Energy & Mineral Resource Update » 04 September 2007 » Hit: 653
Terhambat karena Banyak Kepentingan
JAKARTA, KOMPAS - Penyebab pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji terhambat, antara lain, adalah karena banyak pihak yang terganggu kepentingannya.
Direktur Utama Pertamina Ari H. Soemarno, ketika berkunjung ke Redaksi Kompas, Jakarta, Jumat (31/8), mengatakan, minyak tanah termasuk komiditas yang bisa digunakan untuk kepentingan apa saja, misalnya untuk mengoplos.
Meski demikian, lanjut Ari Soemarno, pihaknya akan terus melanjutkan program konversi tersebut karena sudah terlanjur mengadakan dana untuk membeli 6 juta tabung elpiji. Tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan pasokan elpiji karena saat ini produksinya melimpah. Harganya bisa lebih murah dibandingkan dengan harga bahan bakar minyak (BBM).
Saat ini produksi elpiji sudah mencapai 2 juta ton per tahun. Harga elpiji rumah tangga sudah dengan subsidi Rp. 4.200 per kilogram dan jika tanpa subsidi, sekitar Rp. 6.200 per kilogram.
Harga eceran tertinggi minyak tanah mulai Rp. 2.800 per liter hingga Rp. 3.000 per liter. Satu kilogram elpiji itu sama dengan dua liter minyak tanah. Artinya, jika konversi itu berjalan, subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah lebih sedikit dan harga elpiji yang dibayar masyarakat juga lebih murah.
Saat ini konversi dilaksanakan di daerah Jakarta, Depok dan Bekasi (Jawa Barat), serta Tangerang (Banten). "Sedangkan konversi energi di Semarang dan Surabaya mundur dari jadwal semula," lanjut Ari Soemarno.
Sangat Sulit
Mengenai sosialisasi pengalihan penggunaan kompor minyak tanah ke kompor gas, Ari menjelaskan, proses sosialisasi sangat sulit. Persoalan pertama, tidak mudah mengajak ibu-ibu rumah tangga yang jumlahnya diperkirakan 25 juta orang untuk menggunakan kompor gas.
Persoalan kedua, menurut Ari, konversi energi ini menyangkut kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tidak mudah mengubah budaya orang-orang yang selama ini memperoleh keuntungan dari hasil penjualan minyak tanah.
Dari hasil pemantauan Pertamina di daerah yang menjadi sasaran konversi energi, seperti Cempaka Baru, Jakarta Pusat, pasokan minyak tanah tetap menjadi rebutan. Pertamina menduga kelangkaan yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan ada orang-orang yang memang sengaja menjadi pemburu minyak tanah. Minyak tanah itu oleh mereka kemudian dijual lagi kepada pengepul.
"Sosialisasi terhadap distributor, baik agen maupun pemilik pangkalan, sangat sulit. Mereka sudah lama memperoleh margin dari bisnis minyak tanah eceran ini, " kata Ari.
Padahal, demi memenuhi persediaan tabung gas di tingkat masyarakat, pemerintah sebenarnya menginginkan terjadinya peralihan mereka yang selama ini menjadi agen atau pangkalan minyak tanah menjadi distributor elpiji 3 kilogram.
Bahkan pertamina menyediakan skim kredit bagi agen atau pangkalan supaya mau melakukan investasi baru dalam penyediaan tangki gas yang baru. Kredit lunak akan dimasukkan daalam program kemitraan Pertamina.
Akibat mata rantai bisnis yang sulit diatasi, Pertamina terpaksa akan menempuh berbagai cara, antara lain, mendirikan agen atau pangkalan elpiji baru supaya program konversi energi tetap dapat berjalan.
Baru 57 pangkalan beralih
Secara terpisah Hendra Arief, Sales Representative Elpiji Rayon I Pertamina, kemarin, dalam acara sosialisasi konversi energi di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, mengatakan bahwa dari 119 pangkalan minyak tanah di Jakarta Pusat, baru 57 pangkalan yang dikonversi menjadi pangkalan tabung elpiji isi ulang. Acara itu dihadiri 8 camat, 44 lurah, dan anggota Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dari seluruh Jakarta Pusat.
Lurah Karet Tengsin Maskur menyatakan, di wilayahnya hingga kini belum ada pangkalan penjual tabung gas. Padahal, kompor dan tabung gas berkapasitas 3 kilogram yang gratis itu sudah dibagikan sejak sebulan lalu. Warga yang membutuhkan gas isi ulang terpaksa mencari hingga ke Keluarahan Petamburan.
Menurut Maskur, 3.647 kepala keluarga Karet Tengsin sudah menerima kompor gas gratis. Namun, 1.386 keluarga diantaranya tetap memakai minyak tanah karena merasa kesulitan mencari isi ulang elpiji 3 kilogram.
Hal senada diungakapjkan Lurah Gunung Sahari Selatan Burhanudin, selain pangkalan gas isi ulang yang belum tersedia, masyarakat juga takut akan risiko gas yang diisukan mudah meledak.
"Sebagian kompor gas yang dibagikan gratis ternyata rusak. Ini perlu diperhatikan pemerintah kalau benar-benar serius melaksanakan konversi energi. Keselamatan warga harus lebih diutamakan, " katanya. (GUN/OSA/NEL)
Kompas, 01 September 2007
Direktur Utama Pertamina Ari H. Soemarno, ketika berkunjung ke Redaksi Kompas, Jakarta, Jumat (31/8), mengatakan, minyak tanah termasuk komiditas yang bisa digunakan untuk kepentingan apa saja, misalnya untuk mengoplos.
Meski demikian, lanjut Ari Soemarno, pihaknya akan terus melanjutkan program konversi tersebut karena sudah terlanjur mengadakan dana untuk membeli 6 juta tabung elpiji. Tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan pasokan elpiji karena saat ini produksinya melimpah. Harganya bisa lebih murah dibandingkan dengan harga bahan bakar minyak (BBM).
Saat ini produksi elpiji sudah mencapai 2 juta ton per tahun. Harga elpiji rumah tangga sudah dengan subsidi Rp. 4.200 per kilogram dan jika tanpa subsidi, sekitar Rp. 6.200 per kilogram.
Harga eceran tertinggi minyak tanah mulai Rp. 2.800 per liter hingga Rp. 3.000 per liter. Satu kilogram elpiji itu sama dengan dua liter minyak tanah. Artinya, jika konversi itu berjalan, subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah lebih sedikit dan harga elpiji yang dibayar masyarakat juga lebih murah.
Saat ini konversi dilaksanakan di daerah Jakarta, Depok dan Bekasi (Jawa Barat), serta Tangerang (Banten). "Sedangkan konversi energi di Semarang dan Surabaya mundur dari jadwal semula," lanjut Ari Soemarno.
Sangat Sulit
Mengenai sosialisasi pengalihan penggunaan kompor minyak tanah ke kompor gas, Ari menjelaskan, proses sosialisasi sangat sulit. Persoalan pertama, tidak mudah mengajak ibu-ibu rumah tangga yang jumlahnya diperkirakan 25 juta orang untuk menggunakan kompor gas.
Persoalan kedua, menurut Ari, konversi energi ini menyangkut kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tidak mudah mengubah budaya orang-orang yang selama ini memperoleh keuntungan dari hasil penjualan minyak tanah.
Dari hasil pemantauan Pertamina di daerah yang menjadi sasaran konversi energi, seperti Cempaka Baru, Jakarta Pusat, pasokan minyak tanah tetap menjadi rebutan. Pertamina menduga kelangkaan yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan ada orang-orang yang memang sengaja menjadi pemburu minyak tanah. Minyak tanah itu oleh mereka kemudian dijual lagi kepada pengepul.
"Sosialisasi terhadap distributor, baik agen maupun pemilik pangkalan, sangat sulit. Mereka sudah lama memperoleh margin dari bisnis minyak tanah eceran ini, " kata Ari.
Padahal, demi memenuhi persediaan tabung gas di tingkat masyarakat, pemerintah sebenarnya menginginkan terjadinya peralihan mereka yang selama ini menjadi agen atau pangkalan minyak tanah menjadi distributor elpiji 3 kilogram.
Bahkan pertamina menyediakan skim kredit bagi agen atau pangkalan supaya mau melakukan investasi baru dalam penyediaan tangki gas yang baru. Kredit lunak akan dimasukkan daalam program kemitraan Pertamina.
Akibat mata rantai bisnis yang sulit diatasi, Pertamina terpaksa akan menempuh berbagai cara, antara lain, mendirikan agen atau pangkalan elpiji baru supaya program konversi energi tetap dapat berjalan.
Baru 57 pangkalan beralih
Secara terpisah Hendra Arief, Sales Representative Elpiji Rayon I Pertamina, kemarin, dalam acara sosialisasi konversi energi di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, mengatakan bahwa dari 119 pangkalan minyak tanah di Jakarta Pusat, baru 57 pangkalan yang dikonversi menjadi pangkalan tabung elpiji isi ulang. Acara itu dihadiri 8 camat, 44 lurah, dan anggota Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dari seluruh Jakarta Pusat.
Lurah Karet Tengsin Maskur menyatakan, di wilayahnya hingga kini belum ada pangkalan penjual tabung gas. Padahal, kompor dan tabung gas berkapasitas 3 kilogram yang gratis itu sudah dibagikan sejak sebulan lalu. Warga yang membutuhkan gas isi ulang terpaksa mencari hingga ke Keluarahan Petamburan.
Menurut Maskur, 3.647 kepala keluarga Karet Tengsin sudah menerima kompor gas gratis. Namun, 1.386 keluarga diantaranya tetap memakai minyak tanah karena merasa kesulitan mencari isi ulang elpiji 3 kilogram.
Hal senada diungakapjkan Lurah Gunung Sahari Selatan Burhanudin, selain pangkalan gas isi ulang yang belum tersedia, masyarakat juga takut akan risiko gas yang diisukan mudah meledak.
"Sebagian kompor gas yang dibagikan gratis ternyata rusak. Ini perlu diperhatikan pemerintah kalau benar-benar serius melaksanakan konversi energi. Keselamatan warga harus lebih diutamakan, " katanya. (GUN/OSA/NEL)
Kompas, 01 September 2007