PKS Tolak Kenaikan TDL Per Juli 2010

Jakarta - Meski tahapan polemik belum selesai, pemerintah dan Komisi VII DPR tetap sepakat untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) mulai 1 Juli mendatang, kecuali untuk pelanggan golongan 450-900 Volt Ampere (VA). Tentu saja, keputusan ini mengusik ketenangan publik karena sebelumnya ada wacana listrik gratis untuk rakyat miskin.

Ketua Komisi VII DPR, Teuku Rifky Harsya menyatakan pihaknya telah menyetujui usulan pemerintah untuk melaksanakan distribusi subsidi listrik dalam APBN-P 2010 sebesar Rp 55,1 triliun dengan sistematika yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat kecil dan tetap menjaga daya saing industri.

“Dimana pelanggan daya 450-900 VA tidak mengalami kenaikan," ujar politisi Partai Demokrat ini dalam rapat kerja soal kenaikan TDL di Gedung DPR beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengusulkan agar pada kenaikan TDL sebesar 10% pada bulan Juli mendatang, tidak mengikut sertakan pelanggan 450-900 VA. "Pemerintah melanjutkan rapat terdahulu, dari dua opsi yang ada, kami memilih opsi 1 dimana di dalamnya golongan 450-900 VA tidak ikut naik," ujar Darwin.

Darwin juga sepakat untuk melakukan audit efisiensi terhadap biaya pokok penyediaan (BPP) listrik PLN, loses (susut jaringan) serta audit keuangan PLN. "Selain itu, pemerintah juga akan terus berkonsentrasi untuk mengembangkan pembangkit jenis lain seperti mikro hydro," jelasnya.

Hingga rapat kerja dengan Komisi VII berakhir, dua fraksi yaitu fraksi PKS dan PDI-P yang masih bersikukuh untuk menolak kenaikan TDL rata-rata 10 persen mulai 1 Juli 2010. Fraksi PKS DPR RI dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik per 1 Juli 2010 karena alasan pemerintah dinilai tidak tepat.

"Kami menolak usulan pemerintah yang akan menaikkan harga TDL per 1 Juli nanti karena hanya akan membebani masyarakat. Selain itu, kenaikan TDL akan memicu harga lain untuk ikut naik ," kata anggota Komisi VII dari F-PKS Zulkieflimasnyah saat diskusi di Tv One, Rabu (16/06).

Bang Zul mengatakan, pemerintah tidak boleh mengorbankan masyarakat karena produksi listrik yang terus naik sehingga masyarakat harus membayar harga listrik yang lebih tinggi dari tahun ke tahun.

Doktor ekonomi ini juga mengungkapkan, naiknya harga produksi listrik setiap tahun disebabkan oleh bauran energi di pembangkit listrik yang tidak efisien. PLN masih menggunakan BBM sebagai bahan pembangkit listrik terbesar hingga mencapai 30 persen. Padahal, dalam rencana pemerintah tahun 2010, mereka hanya menggunakan 19 persen BBM untuk pembangkit listrik.

"Untuk itulah, PKS tidak setuju dengan kenaikan TDL. Beban subsidi listrik harus menjadi pendorong bagi pemerintah untuk segera mengupayakan terpenuhinya bauran energi untuk pembangkit energi yang lebih berimbang. PLN harus melakukan efisiensi," terangnya.

Sebagai solusi, selain mencari akar masalah yang sebenarnya, PKS mengusulkan kepada pemerintah agar pembangkit listrik menggunakan energi selain BBM, yakni gas, panas bumi, atau batu bara dengan persentase lebih besar sehingga biaya produksi pembangkit akan lebih murah dibandingkan dengan yang menggunakan BBM. (adi)