Political Update » 08 Agustus 2008 » Hit: 420
Pimpinan DPR RI Tidak Sensitif
Zulkieflimansyah, Ph. D
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI
dimuat di majalah Figur
Di tengah-tengah pemberitaan buruk yang menimpa beberapa anggota DPR RI, sebenarnya masih banyak anggota dewan yang bekerja sungguh-sungguh, namun karena jarang diekspos media, tidak pernah diberikan apresiasi. “Meskipun tidak menyatakan DPR RI sebagai institusi yang seluruhnya bersih, namun akibat beberapa kasus saja dapat merusak citra lembaga seluruhnya,” ujar Zulkieflimansyah, Ph. D, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI. Karenanya, Pimpinan DPR RI dituntut untuk serius melakukan public relation (PR) yang baik. “Mereka mendapat fasilitas yang lebih baik, jadi berkorbannya juga harus lebih besar”, kata Zulkieflimansyah kepada Sufyan Marzuki dan Hendri F. Isnaeni dari Majalah FIGUR. Simak petikan wawancaranya di bawah ini.
Beberapa anggota DPR RI diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi, apa yang sesungguhnya terjadi?
Dalam hukum persamaan ekonominya, apabila ada monopoli, lalu ada hak-hak khusus, sedangkan akuntabilitasnya kurang, maka korupsi akan rajin menyapa. Di institusi manapun, jika ada kriteria tersebut, kemungkinan akan ada korupsi. Sekarang ini, di DPR RI mulai menyembul kasus-kasus seperti ini. Dari awal sudah kita katakan, mestinya sebagai institusi yang sangat powerful, DPR RI harus dikelola dengan baik. Jadi, akan ada perimbangan dalam pemberitaan. Jangan sampai, karena ulah negatif 3 sampai 5 orang anggotanya, mayoritas anggota lainnya yang telah bekerja dengan baik, tidak kelihatan.
Bagaimana caranya?
Pimpinan DPR RI harusnya piawai sebagai speaker. Jangan sampai “karena nila setitik, rusak susu sebelanga”. Harus ada PR yang mengatur komunikasi antara DPR RI dengan publik.
Kesannya, yang selalu tampil mewakili DPR RI pada pemberitaan media, orangnya “itu-itu” saja?
Segelintir orang itu, mungkin karena punya kapasitas dan kompetensi yang layak diberitakan. Atau, si tokoh pandai memposisikan diri di benak para wartawan atau memiliki relasi yang baik dengan wartawan. Saya kira bisa dari dua sisi, yaitu dari person-nya bagus dan tahu memanfaatkan media atau medianya juga memiliki trust kepadanya. Jadi, komunikasi dua arah (two ways communication), sangatlah penting.
Seharusnya, dengan fasilitas dan gaji yang tinggi, para anggota dewan tinggal bekerja saja secara sungguh-sungguh, mengapa masih korupsi?
Saya kira banyak anggota dewan yang memaknai resesnya dengan serius. Berbekal anggaran yang terbatas, mereka datang ke daerah, dan sebagainya. Memang kalau snapshooting, dan terpisah, masa’ sudah digaji Rp. 50 juta masih korupsi. Tidak untuk membela korupsinya, sesungguhnya banyak yang tidak paham apabila pengeluaran anggota dewan, jauh lebih besar daripada penghasilannya. Mereka harus kontribusi kepada DPP, DPW Provinsi/Kabupaten/Kota, belum lagi konstituen. Dengan segala hormat, sebagai orang yang merasakan langsung derita teman-teman, saya kira ini yang tidak banyak diungkapkan. Publik menyangkanya, enak-enak saja menjadi anggota DPR RI. Padahal, bayangkan saja, kalau Rp. 50 juta dipotong berbagai pengeluaran, ini terjadi pada semua partai. Akhirnya yang keluar di media, anggota DPR meminta kenaikan gaji. Memahami hal ini perlu edukasi kepada masyarakat. Dan seharusnya ini tanggungjawab pimpinan DPR RI.
Kalau pimpinannya pasif, mengapa tidak anggotanya saja yang giat mensosialisasikan kinerja DPR RI?
Menurut saya, kalau itu yang terjadi, dari segi berita tidak “seksi” lagi. Berdasarkan pengalaman kerja di PKS, yang semangat kerjanya kolektif, apa yang didapatkan para anggotanya di dewan sekarang ini sudah cukup, apabila dibandingkan dengan penderitaan yang dirasakan masyarakat. Persoalannya, bagaimana dengan teman-teman anggota dewan, yang partainya tidak memiliki semangat kolektivitas? Kami saja di PKS yang network-nya jalan, masih merasa pas-pasan. Apalagi teman-teman yang tidak ada network-nya?
Apa saja yang dilakukan anggota dewan saat reses?
Di PKS, proses reses yang kami lakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat dan bersama-sama anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Jika kita kunjungi masyarakat, maka segala hal ditanyakan oleh mereka. Mulai dari masalah anaknya yang tidak bisa sekolah sampai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Kalau domain masalahnya ada di DPR RI, maka akan diselesaikan oleh DPR RI. Kalau domainnya di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, maka tidak berlarut-larut, akan langsung diselesaikan di tempat. Jadi, kami tidak sekadar menghibur masyarakat dengan kata-kata indah.
Bagaimana caranya memulihkan citra DPR RI?
Bela kepentingan masyarakat secara konsisten. Tetapi, bagaimanapun juga, peran pimpinan DPR RI, menjadi penting karena dialah wajah publik kita. Menjadi pimpinan tentunya memiliki fasiiltas yang lebih baik dibandingkan anggota dewan lain, mestinya mereka memiliki pengorbanan yang lebih banyak. #
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI
dimuat di majalah Figur
Di tengah-tengah pemberitaan buruk yang menimpa beberapa anggota DPR RI, sebenarnya masih banyak anggota dewan yang bekerja sungguh-sungguh, namun karena jarang diekspos media, tidak pernah diberikan apresiasi. “Meskipun tidak menyatakan DPR RI sebagai institusi yang seluruhnya bersih, namun akibat beberapa kasus saja dapat merusak citra lembaga seluruhnya,” ujar Zulkieflimansyah, Ph. D, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI. Karenanya, Pimpinan DPR RI dituntut untuk serius melakukan public relation (PR) yang baik. “Mereka mendapat fasilitas yang lebih baik, jadi berkorbannya juga harus lebih besar”, kata Zulkieflimansyah kepada Sufyan Marzuki dan Hendri F. Isnaeni dari Majalah FIGUR. Simak petikan wawancaranya di bawah ini.
Beberapa anggota DPR RI diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi, apa yang sesungguhnya terjadi?
Dalam hukum persamaan ekonominya, apabila ada monopoli, lalu ada hak-hak khusus, sedangkan akuntabilitasnya kurang, maka korupsi akan rajin menyapa. Di institusi manapun, jika ada kriteria tersebut, kemungkinan akan ada korupsi. Sekarang ini, di DPR RI mulai menyembul kasus-kasus seperti ini. Dari awal sudah kita katakan, mestinya sebagai institusi yang sangat powerful, DPR RI harus dikelola dengan baik. Jadi, akan ada perimbangan dalam pemberitaan. Jangan sampai, karena ulah negatif 3 sampai 5 orang anggotanya, mayoritas anggota lainnya yang telah bekerja dengan baik, tidak kelihatan.
Bagaimana caranya?
Pimpinan DPR RI harusnya piawai sebagai speaker. Jangan sampai “karena nila setitik, rusak susu sebelanga”. Harus ada PR yang mengatur komunikasi antara DPR RI dengan publik.
Kesannya, yang selalu tampil mewakili DPR RI pada pemberitaan media, orangnya “itu-itu” saja?
Segelintir orang itu, mungkin karena punya kapasitas dan kompetensi yang layak diberitakan. Atau, si tokoh pandai memposisikan diri di benak para wartawan atau memiliki relasi yang baik dengan wartawan. Saya kira bisa dari dua sisi, yaitu dari person-nya bagus dan tahu memanfaatkan media atau medianya juga memiliki trust kepadanya. Jadi, komunikasi dua arah (two ways communication), sangatlah penting.
Seharusnya, dengan fasilitas dan gaji yang tinggi, para anggota dewan tinggal bekerja saja secara sungguh-sungguh, mengapa masih korupsi?
Saya kira banyak anggota dewan yang memaknai resesnya dengan serius. Berbekal anggaran yang terbatas, mereka datang ke daerah, dan sebagainya. Memang kalau snapshooting, dan terpisah, masa’ sudah digaji Rp. 50 juta masih korupsi. Tidak untuk membela korupsinya, sesungguhnya banyak yang tidak paham apabila pengeluaran anggota dewan, jauh lebih besar daripada penghasilannya. Mereka harus kontribusi kepada DPP, DPW Provinsi/Kabupaten/Kota, belum lagi konstituen. Dengan segala hormat, sebagai orang yang merasakan langsung derita teman-teman, saya kira ini yang tidak banyak diungkapkan. Publik menyangkanya, enak-enak saja menjadi anggota DPR RI. Padahal, bayangkan saja, kalau Rp. 50 juta dipotong berbagai pengeluaran, ini terjadi pada semua partai. Akhirnya yang keluar di media, anggota DPR meminta kenaikan gaji. Memahami hal ini perlu edukasi kepada masyarakat. Dan seharusnya ini tanggungjawab pimpinan DPR RI.
Kalau pimpinannya pasif, mengapa tidak anggotanya saja yang giat mensosialisasikan kinerja DPR RI?
Menurut saya, kalau itu yang terjadi, dari segi berita tidak “seksi” lagi. Berdasarkan pengalaman kerja di PKS, yang semangat kerjanya kolektif, apa yang didapatkan para anggotanya di dewan sekarang ini sudah cukup, apabila dibandingkan dengan penderitaan yang dirasakan masyarakat. Persoalannya, bagaimana dengan teman-teman anggota dewan, yang partainya tidak memiliki semangat kolektivitas? Kami saja di PKS yang network-nya jalan, masih merasa pas-pasan. Apalagi teman-teman yang tidak ada network-nya?
Apa saja yang dilakukan anggota dewan saat reses?
Di PKS, proses reses yang kami lakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat dan bersama-sama anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Jika kita kunjungi masyarakat, maka segala hal ditanyakan oleh mereka. Mulai dari masalah anaknya yang tidak bisa sekolah sampai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Kalau domain masalahnya ada di DPR RI, maka akan diselesaikan oleh DPR RI. Kalau domainnya di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, maka tidak berlarut-larut, akan langsung diselesaikan di tempat. Jadi, kami tidak sekadar menghibur masyarakat dengan kata-kata indah.
Bagaimana caranya memulihkan citra DPR RI?
Bela kepentingan masyarakat secara konsisten. Tetapi, bagaimanapun juga, peran pimpinan DPR RI, menjadi penting karena dialah wajah publik kita. Menjadi pimpinan tentunya memiliki fasiiltas yang lebih baik dibandingkan anggota dewan lain, mestinya mereka memiliki pengorbanan yang lebih banyak. #