Articles » 17 Januari 2007 » Hit: 701
Mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
Ketika kewenangan pemerintahan pusat semakin banyak diberikan kepada daerah, maka pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi selain harus memiliki system inovasi nasional yang kokoh perlu juga ditopang oleh Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
Tulisan singkat ini memang belum memberikan gambaran sistem inovasi daerah yang komprehensif. Ia hanya mencoba untuk sedikit memberikan perspektif lain akan pentingnya daerah yang kini memiliki kewenangan yang lebih besar untuk memikirkan sebuah sistem yang kondusif demi berlangsungnya proses inovasi teknologi yang terus menerus. Pada bagian awal, perenungan akan makna pembangunan perlu dikemukakan untuk memberikan konteks tentang kenapa sistem inovasi ini perlu. Format sistem inovasi di tingkat daerah kemudian coba disuguhkan di bagian tulisan selanjutnya.
Makna Pembangunan
Jika kita mau menyimak sedikit perenungan Amartya Sen, maka akan jelas bahwa pembangunan – entah itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, pada hakekatnya bukanlah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan tersedianya sumberdaya dalam suatu negara, daerah atau masyarakat. Pembangunan menurut Sen harus dipandang sebagai sebuah proses besar dalam memberdayakan dan mengembangkan kemampuan masyarakat. Paradigma pembangunan yang selama ini ada dan memusatkan diri secara dominan pada pertumbuhan produksi akan dengan mudah mereduksi makna pembangunan secara mekanis dan sempit kepada commodity centred approach, pendekatan yang semata berorientasi komoditas dimana kemajuan sering diaksentuasikan sebagai tujuan akhir. Pendekatan ini menafikan tujuan yang lebih tinggi dan mulia, yaitu meningkatkan kualitas dan meretas pencerahan kehidupan. Padahal esensi pencerahan manusia tidaklah ditentukan oleh banyaknya komoditas yang dapat dihasilkan, tetapi seperti yang dikemukakan Sen "What matter is what people are capable of being, or doing, with the goods to which they have acces ..". (Romijn, 1999).
Perenungan Sen di atas tentunya memberikan pelajaran mendasar, bahwa pembangunan yang hakiki adalah pembangunan yang berhasil mengoptimalkan kemampuan, karena hanya dengan kemampuanlah kemerdekaan, kewenangan, kebebasan, kemandirian masyarakat menjadi niscaya dan menemukan maknanya secara dalam.
Amartya Sen yang kemudian memenangkan nobel ekonomi di penghujung abad yang lalu, sangat dikenal kemudian sebagai ilmuan yang gigih dalam mengembangkan pendekatan alternatif pembangunan dimana kualitas hidup manusia dilihat secara utuh dalam kerangka kegiatan yang bernilai (value activities) dan bagaimana kemampuan manusia untuk mencapai kegiatan-kegiatan yang bernilai tadi. Kegiatan yang bernilai dan memberdayakan masyarakat tersebut dimulai dari kegiatan dasar seperti pemberantasan bibit penyakit, penurunan angka kematian dan pencukupan kebutuhan pangan sampai ke masalah yang lebih rumit seperti mencari harga diri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat.
Menurut Romijn (1999), untuk merealisasikan valued activities di atas, sering sekali butuh keterlibatan inovasi teknologi dengan segala keragamannya. Dengan demikian penguasaan terhadap teknologi merupakan salah satu bagian terpenting dari kemampuan masyarakat yang diperlukan dalam proses pembangunan.
Inovasi teknologi sendiri melibatkan banyak sekali mekanisme umpan balik yang rumit dan interaktif antara ilmu pengetahuan, teknologi, pembelajaran, kebijakan, produksi dan permintaan. Inovasi tak akan terjadi dalam keterasingan. Ia muncul akibat interaksi intensif antara berbagai aktor kemajuan seperti universitas, lembaga litbang, bank, sekolah, instansi pemerintah dsb. Inovasi menjadi lebih bernilai jika ia dilingkupi oleh sebuah system yang sering disebut dengan sistem inovasi nasional (SIN).
Sistem Inovasi Daerah
Ketika kewenangan pemerintahan pusat semakin banyak diberikan kepada daerah, maka pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi selain harus memiliki sistem inovasi nasional yang kokoh perlu juga ditopang oleh Sistem Inovasi Daerah (SIDA).
Kajian mengenal sistem inovasi daerah memang belum banyak dilakukan. Istecs (1999) adalah salah satu lembaga yang telah merumuskan persoalan ini dengan baik. Dari hasil studi Istecs, SIDA harus terdiri dari sistem iptek daerah (SIPTEKDA) dan sistem industri dan perdagangan daerah (SIPD). Dan untuk mewujudkan SIPTEKDA dan SIPD dengan baik hanya mungkin jika ada kerjasama yang harmonis antara pusat dan daerah.
Untuk mendukung berjalannya SIDA dengan baik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah pusat :
· Mendukung pengembangan SDM daerah dengan memberikan pelatihan, dan pendidikan, dan sebagainya.
· Mendukung kerjasama tripartite (industri, lembaga riset pemerintah, universitas) tingkat daerah, antar daerah, dan dalam skala nasional. Menguatkan aktivitas dan fungsi institusi riset daerah untuk menjadi pendorong industri daerah dengan mempermudah pertukaran SDM antar daerah.
· Memindahkan sebagian dari fungsi riset Pemerintah Pusat ke daerah dalam Balai Besar Industri (BBI) atau membentuk beberapa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Daerah (BPPTD) dalam beberapa kawasan tertentu.
Pemerintah daerah di pihak yang lain dapat pula melakukan berbagai hal untuk mendukung SIDA di atas, diantaranya :
· Menentukan produk unggulan untuk tingkat DATI I yang merupakan kumpulan dari unggulan produk dari DATI II.
· Mendukung pembangunan sekolah-sekolah professional kejuruan yang mengarah kepada bidang teknologi (untuk DATI II), sedang untuk DATI I adalah pembangunan sekolah tinggi yang mengarah kepada penelitian yang berhubungan dengan kompetensi inti DATI I tersebut.
Untuk mendukung terciptanya SIDA yang baik maka Istecs (1999) juga mengusulkan format SIDA seperti disamping ini dimana ada komunikasi yang intensif antara eksekutif di daerah, legislative, lembaga pengawas, dan lembaga perumus dan koordinasi.
Dengan demikian Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dalam gambar tersebut, yang merupakan seluruh kekuatan SIPTEKDA dan SIPD diharapkan dapat melakoni fungsinya sebagai Local Incorporated untuk menggenjot pendapatan daerah dan kesejahteraan daerah sehingga menjadi masyarakat yang mampu dalam pengertian yang sesungguhnya.
Dr.Zulkieflimansyah,SE,MSc
Tulisan dimuat di majalah Usahawan No.02 Th XXXI Februari 2002
Tulisan singkat ini memang belum memberikan gambaran sistem inovasi daerah yang komprehensif. Ia hanya mencoba untuk sedikit memberikan perspektif lain akan pentingnya daerah yang kini memiliki kewenangan yang lebih besar untuk memikirkan sebuah sistem yang kondusif demi berlangsungnya proses inovasi teknologi yang terus menerus. Pada bagian awal, perenungan akan makna pembangunan perlu dikemukakan untuk memberikan konteks tentang kenapa sistem inovasi ini perlu. Format sistem inovasi di tingkat daerah kemudian coba disuguhkan di bagian tulisan selanjutnya.
Makna Pembangunan
Jika kita mau menyimak sedikit perenungan Amartya Sen, maka akan jelas bahwa pembangunan – entah itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, pada hakekatnya bukanlah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan tersedianya sumberdaya dalam suatu negara, daerah atau masyarakat. Pembangunan menurut Sen harus dipandang sebagai sebuah proses besar dalam memberdayakan dan mengembangkan kemampuan masyarakat. Paradigma pembangunan yang selama ini ada dan memusatkan diri secara dominan pada pertumbuhan produksi akan dengan mudah mereduksi makna pembangunan secara mekanis dan sempit kepada commodity centred approach, pendekatan yang semata berorientasi komoditas dimana kemajuan sering diaksentuasikan sebagai tujuan akhir. Pendekatan ini menafikan tujuan yang lebih tinggi dan mulia, yaitu meningkatkan kualitas dan meretas pencerahan kehidupan. Padahal esensi pencerahan manusia tidaklah ditentukan oleh banyaknya komoditas yang dapat dihasilkan, tetapi seperti yang dikemukakan Sen "What matter is what people are capable of being, or doing, with the goods to which they have acces ..". (Romijn, 1999).
Perenungan Sen di atas tentunya memberikan pelajaran mendasar, bahwa pembangunan yang hakiki adalah pembangunan yang berhasil mengoptimalkan kemampuan, karena hanya dengan kemampuanlah kemerdekaan, kewenangan, kebebasan, kemandirian masyarakat menjadi niscaya dan menemukan maknanya secara dalam.
Amartya Sen yang kemudian memenangkan nobel ekonomi di penghujung abad yang lalu, sangat dikenal kemudian sebagai ilmuan yang gigih dalam mengembangkan pendekatan alternatif pembangunan dimana kualitas hidup manusia dilihat secara utuh dalam kerangka kegiatan yang bernilai (value activities) dan bagaimana kemampuan manusia untuk mencapai kegiatan-kegiatan yang bernilai tadi. Kegiatan yang bernilai dan memberdayakan masyarakat tersebut dimulai dari kegiatan dasar seperti pemberantasan bibit penyakit, penurunan angka kematian dan pencukupan kebutuhan pangan sampai ke masalah yang lebih rumit seperti mencari harga diri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat.
Menurut Romijn (1999), untuk merealisasikan valued activities di atas, sering sekali butuh keterlibatan inovasi teknologi dengan segala keragamannya. Dengan demikian penguasaan terhadap teknologi merupakan salah satu bagian terpenting dari kemampuan masyarakat yang diperlukan dalam proses pembangunan.
Inovasi teknologi sendiri melibatkan banyak sekali mekanisme umpan balik yang rumit dan interaktif antara ilmu pengetahuan, teknologi, pembelajaran, kebijakan, produksi dan permintaan. Inovasi tak akan terjadi dalam keterasingan. Ia muncul akibat interaksi intensif antara berbagai aktor kemajuan seperti universitas, lembaga litbang, bank, sekolah, instansi pemerintah dsb. Inovasi menjadi lebih bernilai jika ia dilingkupi oleh sebuah system yang sering disebut dengan sistem inovasi nasional (SIN).
Sistem Inovasi Daerah
Ketika kewenangan pemerintahan pusat semakin banyak diberikan kepada daerah, maka pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi selain harus memiliki sistem inovasi nasional yang kokoh perlu juga ditopang oleh Sistem Inovasi Daerah (SIDA).
Kajian mengenal sistem inovasi daerah memang belum banyak dilakukan. Istecs (1999) adalah salah satu lembaga yang telah merumuskan persoalan ini dengan baik. Dari hasil studi Istecs, SIDA harus terdiri dari sistem iptek daerah (SIPTEKDA) dan sistem industri dan perdagangan daerah (SIPD). Dan untuk mewujudkan SIPTEKDA dan SIPD dengan baik hanya mungkin jika ada kerjasama yang harmonis antara pusat dan daerah.
Untuk mendukung berjalannya SIDA dengan baik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah pusat :
· Mendukung pengembangan SDM daerah dengan memberikan pelatihan, dan pendidikan, dan sebagainya.
· Mendukung kerjasama tripartite (industri, lembaga riset pemerintah, universitas) tingkat daerah, antar daerah, dan dalam skala nasional. Menguatkan aktivitas dan fungsi institusi riset daerah untuk menjadi pendorong industri daerah dengan mempermudah pertukaran SDM antar daerah.
· Memindahkan sebagian dari fungsi riset Pemerintah Pusat ke daerah dalam Balai Besar Industri (BBI) atau membentuk beberapa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Daerah (BPPTD) dalam beberapa kawasan tertentu.
Pemerintah daerah di pihak yang lain dapat pula melakukan berbagai hal untuk mendukung SIDA di atas, diantaranya :
· Menentukan produk unggulan untuk tingkat DATI I yang merupakan kumpulan dari unggulan produk dari DATI II.
· Mendukung pembangunan sekolah-sekolah professional kejuruan yang mengarah kepada bidang teknologi (untuk DATI II), sedang untuk DATI I adalah pembangunan sekolah tinggi yang mengarah kepada penelitian yang berhubungan dengan kompetensi inti DATI I tersebut.
Untuk mendukung terciptanya SIDA yang baik maka Istecs (1999) juga mengusulkan format SIDA seperti disamping ini dimana ada komunikasi yang intensif antara eksekutif di daerah, legislative, lembaga pengawas, dan lembaga perumus dan koordinasi.
Dengan demikian Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dalam gambar tersebut, yang merupakan seluruh kekuatan SIPTEKDA dan SIPD diharapkan dapat melakoni fungsinya sebagai Local Incorporated untuk menggenjot pendapatan daerah dan kesejahteraan daerah sehingga menjadi masyarakat yang mampu dalam pengertian yang sesungguhnya.
Dr.Zulkieflimansyah,SE,MSc
Tulisan dimuat di majalah Usahawan No.02 Th XXXI Februari 2002
