Environment » 28 Mei 2007 » Hit: 121
LAPINDO; Sekarang atau Tidak Sama Sekali
LAPINDO; Sekarang atau Tidak Sama Sekali
Opini terus bergulir, berbagai solusi semakin deras mengalir seiring bertambah besarnya dampak luapan Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Tak terasa tanggal 29 Mei 2007, peristiwa lumpur panas ini tepat berusia satu tahun. Waktu yang sangat cepat dengan begitu banyak peristiwa dan duka yang tersisa. Seperti banyak peristiwa di Negara ini, semua orang lalu mencari klaim kebenaran sendiri. Semua pihak kemudian merasa punya tanggung jawab dan merasa harus ambil bagian karena dirugikan. Sementara di pihak lain, ada orang yang merasa harus segara mencuci tangan bersih-bersih agar tidak ikut cawe-cawe terciprat lumpur.
Di tengah carut marut upaya mencari pembenaran, masyarakat korban lumpur diposisikan dalm situasi yang semakin terpojok. Betapa tidak, di saat korban lumpur dalam duka yang mendalam, ribuan anak dipaksa membunuh cita-cita mereka untuk tetap melanjutkan sekolah karena persoalan klasik yaitu "biaya". Generasi bangsa itu terpaksa mengubur dalam-dalam keinginan mengenyam pendidikan disebabkan orang tua mereka yang tidak lagi bekerja karena pabriknya terendam lumpur. Mobilitas ekonomi pun lumpuh dan mati suri. Inilah fenomena mutakhir pemiskinan yang dibuat alam serta yang paling penting adalah ketidakmampuan negara dalam mengelola bencana yang mengakibatkan jaminan kesejahteraan bagi setiap warga terabaikan.
Akibat kelalaian negara, korban lumpur kehilangan akses ekonomi, kesempatan berusaha, akses pendidikan terputus, berada dalam ketidakpastiaan, dan ketakutan akan masa depan suram generasi penerusnya. Bukankah kelalaian ini bisa dikategorikan pelanggaran HAM bahkan masuk nominasi pelanggaran HAM berat? Belum lagi strategi memecah belah masyarakat dalam kubu pro dan kontra soal cash and carry, serta bermacam istilah lainnya yang muncul, mengakibatkan masyarakat tidak hanya lelah oleh bencana lumpur tetapi juga dikacaukan oleh kepentingan elit sesaat.
Melihat kenyataan yang ada, seharusnya pemerintah peka terhadap persoalan dan dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang diakibatkan luberan lumpur ini. Pemerintah harus tegas dan mendorong PT. Lapindo Brantas sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk memenuhi janji-janji kepada masyarakat. Masyarakat butuh kepastian, masyarakat butuh rasa aman, masyarakat butuh sesuatu yang pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa mendatang yang telah dirampok dan diporak poranda oleh lumpur Lapindo.
Oleh karena itu pemerintah harus sadar akan pentingnya memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat korban lumpur, sekarang atau tidak sama sekali, tahun ini atau biarkan rakyat memilih jalannya sendiri.
(M.Imran Rosiawan)
Opini terus bergulir, berbagai solusi semakin deras mengalir seiring bertambah besarnya dampak luapan Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Tak terasa tanggal 29 Mei 2007, peristiwa lumpur panas ini tepat berusia satu tahun. Waktu yang sangat cepat dengan begitu banyak peristiwa dan duka yang tersisa. Seperti banyak peristiwa di Negara ini, semua orang lalu mencari klaim kebenaran sendiri. Semua pihak kemudian merasa punya tanggung jawab dan merasa harus ambil bagian karena dirugikan. Sementara di pihak lain, ada orang yang merasa harus segara mencuci tangan bersih-bersih agar tidak ikut cawe-cawe terciprat lumpur.
Di tengah carut marut upaya mencari pembenaran, masyarakat korban lumpur diposisikan dalm situasi yang semakin terpojok. Betapa tidak, di saat korban lumpur dalam duka yang mendalam, ribuan anak dipaksa membunuh cita-cita mereka untuk tetap melanjutkan sekolah karena persoalan klasik yaitu "biaya". Generasi bangsa itu terpaksa mengubur dalam-dalam keinginan mengenyam pendidikan disebabkan orang tua mereka yang tidak lagi bekerja karena pabriknya terendam lumpur. Mobilitas ekonomi pun lumpuh dan mati suri. Inilah fenomena mutakhir pemiskinan yang dibuat alam serta yang paling penting adalah ketidakmampuan negara dalam mengelola bencana yang mengakibatkan jaminan kesejahteraan bagi setiap warga terabaikan.
Akibat kelalaian negara, korban lumpur kehilangan akses ekonomi, kesempatan berusaha, akses pendidikan terputus, berada dalam ketidakpastiaan, dan ketakutan akan masa depan suram generasi penerusnya. Bukankah kelalaian ini bisa dikategorikan pelanggaran HAM bahkan masuk nominasi pelanggaran HAM berat? Belum lagi strategi memecah belah masyarakat dalam kubu pro dan kontra soal cash and carry, serta bermacam istilah lainnya yang muncul, mengakibatkan masyarakat tidak hanya lelah oleh bencana lumpur tetapi juga dikacaukan oleh kepentingan elit sesaat.
Melihat kenyataan yang ada, seharusnya pemerintah peka terhadap persoalan dan dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang diakibatkan luberan lumpur ini. Pemerintah harus tegas dan mendorong PT. Lapindo Brantas sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk memenuhi janji-janji kepada masyarakat. Masyarakat butuh kepastian, masyarakat butuh rasa aman, masyarakat butuh sesuatu yang pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa mendatang yang telah dirampok dan diporak poranda oleh lumpur Lapindo.
Oleh karena itu pemerintah harus sadar akan pentingnya memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat korban lumpur, sekarang atau tidak sama sekali, tahun ini atau biarkan rakyat memilih jalannya sendiri.
(M.Imran Rosiawan)
