Pilkada » 03 Agustus 2006 » Hit: 321
Kebijakan Ekspor Rotan Hambat Pertumbuhan IKM
Kebijakan pemerintah cq Menteri Perdagangan Mari E Pangestu yang mengijinkan kembali ekspor sejumlah jenis rotan terkesan mendadak dan dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan industri kecil menengah (IKM) mebel dan kerajinan rotan serta kontraproduktif terhadap program peningkatan nilai tambah produk primer.
Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) Krisnimurti yang banyak memiliki mitra binaan IKM dan Anggota Komisi VI DPR-RI Zulkieflimansyah pada Dialog Ekonomi 2005 yang banyak dihadiri usaha kecil dan menengah (UKM) di Jakarta, Kamis (7/7).
Kebijakan itu kesannya mendadak ya. IKM binaan kami di Cirebon dan Jawa Tengah (Jateng) sangat keberatan sekali dengan ekspor rotan tersebut. Kok kayaknya kita mundur ke belakang, ujar Krisni yang juga istri mantan Mensesneg Marsilam Simanjuntak itu.
Ia mengatakan selama ini saja IKM mebel dan kerajinan rotan sudah menghadapi kesulitan bahan baku baik kayu maupun rotan, dan dikhawatirkan dengan kebijakan diijinkannya kembali ekspor sejumlah jenis rotan tersebut akan mengancam pertumbuhan IKM berbasis rotan.
Menurut Krisni yang memiliki mitra binaan lebih dari seratus UKM, banyak IKM rotan yang sebelumnya telah melakukan kontak bisnis dengan pembeli asing khawatir dengan kebijakan ekspor rotan tersebut maka bahan baku akan semakin sulit diperoleh.
Itu berarti mengancam keberlangsungan IKM, padahal saat ini kualitas dan desain kerajinan dan mebel rotan kita sangat bagus dan potensi ekspornya besar. Bagaimana sih sebenarnya kebijakan pemerintah terhadap sumber daya alam, katanya harus diolah terlebih dahulu di dalam negeri dan harus ada nilai tambahnya, tapi ekspor rotan kok malah diijinkan, katanya.
Oleh karena itu, Krisni berharap pemerintah mengkaji kembali kebijakan ekspor rotan tersebut dan menghitung secara cermat berapa keuntungan yang diperoleh dari ekspor rotan yang belum diolah dibandingkan dengan nilai tambah dari ekspor mebel dan kerajinan rotan yang diminati pasar internasional.
Coba bayangkan kalau rotan kita itu jatuh ke negara pesaing mebel dan kerajinan rotan kita yang telah memiliki teknologi baik seperti Cina dan Malaysia, apa produk kita tidak akan semakin tersingkir di pasar internasional, padahal bahan bakunya kita miliki, ujar Krisni.
Hal senada dikemukakan Pengamat Ekonomi yang juga Anggota Komisi VI DPR-RI Zulkieflimansyah. Ia mengakui sulit bagi pemerintah berada di dua kepentingan antara petani rotan dan IKM pengguna rotan.
Memang harus ada upaya yang integral antara menteri-menteri ekonomi, sebenarnya kebijakannya akan diarahkan kemana. Menko Perekonomian harus memiliki `big picture` (gambaran besar) yang jelas mengenai arah industri, agar kebijakan menteri-menteri ekonominya tidak saling bertentangan, katanya.
Zulkieflimansyah mengatakan dalam kebijakan ekspor sejumlah rotan harus ada transparansi agar kebutuhan IKM rotan di dalam negeri bisa terpenuhi dan ia berharap pemerintah tidak kalah oleh lobi-lobi tertentu yang mengalahkan kebijakan industri yang lebih besar dan ingin dicapai pemerintah lima tahun ke depan.
Dalam Kebijakan Pembangunan Industri Nasional yang disusun Deperin dan sudah disetujui Presiden dalam sidang kabinet Mei 2005 lalu, industri berbasis kayu termasuk rotan dan bambu menjadi salah satu prioritas pengembangan industri inti pada 2004-2009.
Sumber : Kapanlagi.com
Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) Krisnimurti yang banyak memiliki mitra binaan IKM dan Anggota Komisi VI DPR-RI Zulkieflimansyah pada Dialog Ekonomi 2005 yang banyak dihadiri usaha kecil dan menengah (UKM) di Jakarta, Kamis (7/7).
Kebijakan itu kesannya mendadak ya. IKM binaan kami di Cirebon dan Jawa Tengah (Jateng) sangat keberatan sekali dengan ekspor rotan tersebut. Kok kayaknya kita mundur ke belakang, ujar Krisni yang juga istri mantan Mensesneg Marsilam Simanjuntak itu.
Ia mengatakan selama ini saja IKM mebel dan kerajinan rotan sudah menghadapi kesulitan bahan baku baik kayu maupun rotan, dan dikhawatirkan dengan kebijakan diijinkannya kembali ekspor sejumlah jenis rotan tersebut akan mengancam pertumbuhan IKM berbasis rotan.
Menurut Krisni yang memiliki mitra binaan lebih dari seratus UKM, banyak IKM rotan yang sebelumnya telah melakukan kontak bisnis dengan pembeli asing khawatir dengan kebijakan ekspor rotan tersebut maka bahan baku akan semakin sulit diperoleh.
Itu berarti mengancam keberlangsungan IKM, padahal saat ini kualitas dan desain kerajinan dan mebel rotan kita sangat bagus dan potensi ekspornya besar. Bagaimana sih sebenarnya kebijakan pemerintah terhadap sumber daya alam, katanya harus diolah terlebih dahulu di dalam negeri dan harus ada nilai tambahnya, tapi ekspor rotan kok malah diijinkan, katanya.
Oleh karena itu, Krisni berharap pemerintah mengkaji kembali kebijakan ekspor rotan tersebut dan menghitung secara cermat berapa keuntungan yang diperoleh dari ekspor rotan yang belum diolah dibandingkan dengan nilai tambah dari ekspor mebel dan kerajinan rotan yang diminati pasar internasional.
Coba bayangkan kalau rotan kita itu jatuh ke negara pesaing mebel dan kerajinan rotan kita yang telah memiliki teknologi baik seperti Cina dan Malaysia, apa produk kita tidak akan semakin tersingkir di pasar internasional, padahal bahan bakunya kita miliki, ujar Krisni.
Hal senada dikemukakan Pengamat Ekonomi yang juga Anggota Komisi VI DPR-RI Zulkieflimansyah. Ia mengakui sulit bagi pemerintah berada di dua kepentingan antara petani rotan dan IKM pengguna rotan.
Memang harus ada upaya yang integral antara menteri-menteri ekonomi, sebenarnya kebijakannya akan diarahkan kemana. Menko Perekonomian harus memiliki `big picture` (gambaran besar) yang jelas mengenai arah industri, agar kebijakan menteri-menteri ekonominya tidak saling bertentangan, katanya.
Zulkieflimansyah mengatakan dalam kebijakan ekspor sejumlah rotan harus ada transparansi agar kebutuhan IKM rotan di dalam negeri bisa terpenuhi dan ia berharap pemerintah tidak kalah oleh lobi-lobi tertentu yang mengalahkan kebijakan industri yang lebih besar dan ingin dicapai pemerintah lima tahun ke depan.
Dalam Kebijakan Pembangunan Industri Nasional yang disusun Deperin dan sudah disetujui Presiden dalam sidang kabinet Mei 2005 lalu, industri berbasis kayu termasuk rotan dan bambu menjadi salah satu prioritas pengembangan industri inti pada 2004-2009.
Sumber : Kapanlagi.com
