News » 26 Juni 2007 » Hit: 411
Jangan Lagi Impor Kedelai
Kedengarannya ironis bila negara agraris dengan kondisi alam yang subur seperti Indonesia masih terus-menerus impor kedelai. Padahal di negeri ini makanan berbahan dasar kedelai sudah menjadi menu harian. Sebutlah tempe dan tahu yang sudah tak asing di lidah masyarakat Indonesia.
Impor kedelai Sepanjang Masa? Merumuskan Solusi dari Kebijakan dan Teknologi, demikianlah tema seminar setengah hari yang diselenggarakan Tim Gabungan Komisi IV dan Komisi VII di Ruang KacaGedung DPR/MPR Senayan.
Seminar ini, sebagaimana dikemukakan salah seorang staf Dr. Zul yang terlibat sebagai panitia, dilatarbelakangi oleh keprihatinan bersama akan kondisi perkedelaian di Indonesia. Indonesia, menurut catatan, pernah mengalami masa-masa berswasembada kedelai hingga masa puncaknya terjadi pada tahun 1992. Sayangnya, dengan munculnya pasar bebas, kebijakan tata niaga kedelai pun berubah. Misalnya, kemudahan impor kedelai dengan biaya yang murah, ditambah tarif bea masuk yang ringan, sehingga itu mengubah situasi sehingga kemudian Indonesia berbalik menjadi negara pengimpor kedelai.
Acara yang diminati oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan itu dihadiri oleh 4 narasumber, yakni Prof. Dr. Endang Sukasa (Deputi Bidang Ilmu Hayati LIPI), Ir. H. Asep Abdi, MSc. (Kepala Dinas Pertanian Jawa Barat), Ir. Sutadji, MS (Kepala Sub Direktorat Usaha Benih Palawija), Ir. Muchlizar Murkan (Ditjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian).
Kebutuhan pangan kedelai di Tanah Air, menurut Muchlizar, mencapai 2 juta ton setahun. Produksi kedelai sempat mencapai posisi swasembada, yakni mampu menghasilkan 1,8 juta ton pada tahun 1992. Hanya saja, produksinya terus menurun sejak tahun 1993 hingga mencapai titik kulminasi pada 2003, yakni hanya 671.600 ton. "Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 mulai meningkat, tetapi berjalan lambat, ujarnya.
Akibat minimnya pasokan kedelai tersebut, lanjut Muchlizar, melahirkan kebijakan impor kedelai dari berbagai negara seperti Amerika, Argentina, Brazil, Canada, Argentina, dan Cina. Kebijakan ini dipicu pula oleh situasi pasar dunia yang berubah dengan kebebasan tiap negara memasarkan produk-produk ke penjuru dunia. "Akibat impor kedelai dalam lima tahun (2000-2005) negara kehilangan devisa sebesar sekitar Rp 3 triliun," kata Muchlizar.
Karena itu ia menyambut gembira upaya pemerintah yang bertekad untuk bangkit kembali menuju swasembada kedelai, sebagaimana amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Merauke, Juni 2006 lalu. Karena itu, katanya, diperlukan program khusus "Bangkit Kedelai" untuk mempercepat swasembada.
Sementara itu, Prof. Endang mengungkapkan kedelai sebagai sumber pangan strategis. Ini karena beberapa alasan krusial. Pertama, kedelai merupakan sumber protein nabati paling menyehatkan. Kedua, kedelai itu murah dan terjangkau oleh sebagian besar rakyat. Ketiga, mudah disimpan. Dan keempat, kedelai dapat diolah menjadi berbagai jenis produk pangan dan bahan baku industri (memperpanjang rantai ekonomi).
LIPI, katanya, selama 30 tahun terakhir telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan budidaya kedelai. Hasil kerja LIPI itu membuktikan adanya bakteri penambat nitrogen, rhizobium, yang istimewa karena mampu bersimbiosis dengan berbagai jenis tanaman pangan dan bahkan tanaman untuk kehutanan. Dengan demikian, katanya, pengembangan budidaya kedelai di Indonesia bukanlah hal yang mustahil.
Prof. Endang menambahkan untuk pengembangan itu diperlukan kebijakan antara lain kebijakan benih kedelai, kebijakan harga yang berorientasi pada petani, kebijakan pengembangan paket teknologi, termasuk teknologi peningkatan nilai tambah kedelai, kebijakan subsidi sarana produksi, penyimpangan dan pengendalian impor, serta kebijakan perdagangan dalam negeri yang kondusif.
(Roji)
Impor kedelai Sepanjang Masa? Merumuskan Solusi dari Kebijakan dan Teknologi, demikianlah tema seminar setengah hari yang diselenggarakan Tim Gabungan Komisi IV dan Komisi VII di Ruang KacaGedung DPR/MPR Senayan.
Seminar ini, sebagaimana dikemukakan salah seorang staf Dr. Zul yang terlibat sebagai panitia, dilatarbelakangi oleh keprihatinan bersama akan kondisi perkedelaian di Indonesia. Indonesia, menurut catatan, pernah mengalami masa-masa berswasembada kedelai hingga masa puncaknya terjadi pada tahun 1992. Sayangnya, dengan munculnya pasar bebas, kebijakan tata niaga kedelai pun berubah. Misalnya, kemudahan impor kedelai dengan biaya yang murah, ditambah tarif bea masuk yang ringan, sehingga itu mengubah situasi sehingga kemudian Indonesia berbalik menjadi negara pengimpor kedelai.
Acara yang diminati oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan itu dihadiri oleh 4 narasumber, yakni Prof. Dr. Endang Sukasa (Deputi Bidang Ilmu Hayati LIPI), Ir. H. Asep Abdi, MSc. (Kepala Dinas Pertanian Jawa Barat), Ir. Sutadji, MS (Kepala Sub Direktorat Usaha Benih Palawija), Ir. Muchlizar Murkan (Ditjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian).
Kebutuhan pangan kedelai di Tanah Air, menurut Muchlizar, mencapai 2 juta ton setahun. Produksi kedelai sempat mencapai posisi swasembada, yakni mampu menghasilkan 1,8 juta ton pada tahun 1992. Hanya saja, produksinya terus menurun sejak tahun 1993 hingga mencapai titik kulminasi pada 2003, yakni hanya 671.600 ton. "Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 mulai meningkat, tetapi berjalan lambat, ujarnya.
Akibat minimnya pasokan kedelai tersebut, lanjut Muchlizar, melahirkan kebijakan impor kedelai dari berbagai negara seperti Amerika, Argentina, Brazil, Canada, Argentina, dan Cina. Kebijakan ini dipicu pula oleh situasi pasar dunia yang berubah dengan kebebasan tiap negara memasarkan produk-produk ke penjuru dunia. "Akibat impor kedelai dalam lima tahun (2000-2005) negara kehilangan devisa sebesar sekitar Rp 3 triliun," kata Muchlizar.
Karena itu ia menyambut gembira upaya pemerintah yang bertekad untuk bangkit kembali menuju swasembada kedelai, sebagaimana amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Merauke, Juni 2006 lalu. Karena itu, katanya, diperlukan program khusus "Bangkit Kedelai" untuk mempercepat swasembada.
Sementara itu, Prof. Endang mengungkapkan kedelai sebagai sumber pangan strategis. Ini karena beberapa alasan krusial. Pertama, kedelai merupakan sumber protein nabati paling menyehatkan. Kedua, kedelai itu murah dan terjangkau oleh sebagian besar rakyat. Ketiga, mudah disimpan. Dan keempat, kedelai dapat diolah menjadi berbagai jenis produk pangan dan bahan baku industri (memperpanjang rantai ekonomi).
LIPI, katanya, selama 30 tahun terakhir telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan budidaya kedelai. Hasil kerja LIPI itu membuktikan adanya bakteri penambat nitrogen, rhizobium, yang istimewa karena mampu bersimbiosis dengan berbagai jenis tanaman pangan dan bahkan tanaman untuk kehutanan. Dengan demikian, katanya, pengembangan budidaya kedelai di Indonesia bukanlah hal yang mustahil.
Prof. Endang menambahkan untuk pengembangan itu diperlukan kebijakan antara lain kebijakan benih kedelai, kebijakan harga yang berorientasi pada petani, kebijakan pengembangan paket teknologi, termasuk teknologi peningkatan nilai tambah kedelai, kebijakan subsidi sarana produksi, penyimpangan dan pengendalian impor, serta kebijakan perdagangan dalam negeri yang kondusif.
(Roji)
