Industri Kita Terjebak Budaya Merakit

Perkembangan industri berbasis teknologi Indonesia masih terseok-seok. Indonesia tertinggal jauh dari negara Asia, seperti Jepang, Korea, atau China, yang kini sudah menjadi salah satu negara teknologi raksasa di dunia.

Indonesia sampai saat ini lebih suka mengekspor bahan-bahan mentah tanpa ada added-value yang dikembangkan. Barang teknologi yang dihasilkan lebih hanya perakitan, bukan pada pembuatan.

Apa sebenarnya yang harus dilakukan dalam mengembangkan industri di dalam negeri, berikut petikan wawancara wartawan Republika, Teguh Firmansyah, dan pewarta foto, Yogi Ardhi, dengan Zulkieflimansyah. Doktor lulusan ekonomi industri di department of Economics, University of Strathclyde, Glasgow, UK (2001), itu bercerita banyak soal pengembangan industri.

Bagaimana Anda melihat persoalan industri nasional saat ini?
Pertama, yang perlu kita lihat adalah kondisi makro kita yang relatif baik. Apalagi jika dibandingkan sejumlah negara lain yang terpuruk dalam krisis. Pertumbuhan kita masih berada di kisaran empat persen dan inflasi terbilang terkendali serta nilai rupiah yang cendrung menguat hingga di kisaran Rp 9.300 sampai Rp 9.500 dalam kurun beberapa hari terakhir.

Dari kondisi demikian, saat ini tugas pemerintah adalah bagaimana membuat standar hidup masyarakat yang lebih baik dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran.

Namun yang perlu digarisbawahi, indikator makroekonomi yang bagus belumlah cukup tanpa ada peningkatan produktivitas di sektor industri. Sayangnya, untuk membangun industri yang berbasis teknologi ini butuh waktu yang tidak cepat. Apalagi, saat ini, kita tengah mengalami stagnasi industri. Perindustrian tidak tumbuh menggembirakan dan cenderung melambat.

Fenomena ini bukan hanya terjadi pada era pemerintahan SBY, tapi sejak akhir masa orde baru kita sudah turun. Karena itu, tugas pemerintah sekarang adalah bagaimana kesungguhan untuk memperbaiki sektor industri. Pengembangan dan inovasi teknologi harus diarahkan kepada pembangunan sektor industri yang berdaya saing tinggi.

Perbaikan apa yang harus dilakukan?
Pemerintah sebenarnya tahu permasalahannya bahwa kita mengalami stagnasi industri. Dari 30 negara yang penduduknya melebihi 200 juta, daya saing kita termasuk yang paling lemah dibandingkan mereka. Daya saing kita berada pada posisi ke-24 tahun 2001, kemudian memburuk menjadi ke-25 tahun 2002, dan merosot ke urutan ke 28 pada tahun 2003.

Karena itu, tidak ada pilihan lain, kecuali dengan memulainya sejak saat ini. Bagaimana pemerintah mampu mempunyai roadmap pembangunan industri yang jelas; mempunyai visi misi yang harus dilakukan dan industri mana yang perlu dikembangkan; dan menyediakan iklim lingkungan yang kondusif sehingga industri kita mampu bersaing di tingkat dunia.

Untuk itu, pertama yang dibutuhkan adalah ketegasan. Ketegasan dengan menjalankan visi pembangunan industri yang dicanangkan. Kedua, koherensi kebijakan. Pembangunan industri dalam skala nasional jangan sampai melupakan industri yang berada di daerah. Industri di berbagai sektor harus mampu berkembang sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang ada pada akhirnya mengatasi masalah kemiskinan.

Apakah konsep industri nasional saat ini sudah tepat sesuai dengan kondisi di tanah air?
Ada pemahaman yang keliru. Selama ini, konsep industri yang difahmi adalah terjadi peningkatan proporsi industri nasional dalam kontribusinya pada pemasukan negara. Bila proporsional sektor industri lebih baik dari pertanian, itu sudah dibilang bagus. Sebetulnya, kalau mengacu pada pandangan industri kontemporer, tidak seperti itu.

Jadi, yang disebut industrialisasi adalah adanya pendalaman industri, apakah di pertanian atau di sektor lain. Pendalaman industrialisasi ini membuat kita tidak boleh lagi bergantung pada industri yang low tech atau industri tradisional. Selama puluhan tahun, kita masih berkutat pada industri yang itu-itu aja. Pendalaman industri tidak terjadi. Nilai tambah industri rendah sekali. Kita lebih suka mengekspor bahan-bahan mentah.

Banyak industri kita terjebak dan terlena pada budaya merakit (assembly production). Barag-barang elektronik adalah suatu hal yang nyata. Namun, 90 persen komponennya diimpor, kemudian barang itu dirakit di Batam dengan tenaga kerja berupah rendah untuk selanjutnya direekspor.

Padahal, kalau kita lihat negara seperti Korea, setiap sepuluh tahun mereka terjadi perubahan dalam pengembangan industrinya. Ada yang bisa diunggulkan. Misalkan pada 1960, mereka hanya sekedar ekspor raw silk. Kemudian, bertahap ke wigs pada 1970-an, ships pada 1980, leather goods pada 1990, dan pada era 2000-an sampai dengan sekarang pengembangan automobiles.

Melihat hal itu, seharusnya ada pemihakan yang jelas dari pemerintah terhadap industri-industri tradisional yang mau menggunakan produk dalam negeri. Sehingga, produski mesin kita yang masih sangat terbatas ini bisa dapat berkembang. Indonesia tidak ada mesin perkakas. Kalaupun ada jumlahnya masih kecil. Mustahil kalau ingin melakukan reindustrialisasi jika tidak ada pemihakan dan pengembangan industri ini.

Sebenarnya, bila melihat UU Investasi yang baru disebutkan, industri nasional akan diberi insentif pajak yang luar biasa jika menggunakan produk dalam negeri. Sayangnya, sepertinya hal itu belum terjadi.

Sektor-sektor industri apa saja yang harus diprioritaskan di Indonesia?
Saat ini, ahli ekonomi yang mendalami masalah industri masih sangat terbatas. Banyak ahli di bidang moneter dan perdagangan internasional, tapi yang memahami industri itu sangat sedikit. Kalau kita melihat pengalaman dari negara-negar berkembang, pembangunan industri itu kuncinya adalah inovasi. Kemudian, ada industri permesinan yang menjadi core penggerak. Karena itu, pilihan-pilihan industri yang kita kembangkan tidak bisa melompat terlampau drastis.

Kalau kita melihat taksonami atau klasifikasi industri untuk negara berkembang seperti Indonesia, tentunya tidak banyak pilihan. Tentunya kita akan mengembangkan industri-industri yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dan tidak membutuhkan modal yang cukup besar. Pada saat yang sama, tidak membutuhkan kemampuan engineering yang tidak terlampau tinggi. Jadi, ini persyaratan utamanya. Pilihannya tentu terbatas, seperti tekstil atau elektronik. Sayangnya, untuk tekstil menghadapi penyelundupan saja kita tidak kuat. Lalu, bagaimana membuat industri tekstil yang bagus bila masalah penyelundupan tidak bisa teratasi. Saat ini, kita harus mampu membangun mesin pertekstilan dan bisa eksis. Setelah dua atau tiga tahun mendatang, baru dikembangkan lebih canggih lagi. Kita tidak akan tumbuh kalau tidak ada industri permesinan.

Ironisnya, kebijkan pemerintah terkadang aneh. Akan memberikan insentif kalau mau mengimpor mesin yang tua. Memang, dalam jangka pendek untung, tapi kalau kita lihat, ini akan mampu menghancurkan sektor industri dalam negeri pada jangka menengah dan jangka panjang.

Kita lebih suka impor karena harga lebih murah dan kualitasnya lebih bagus. Tidak ada insentif untuk industri permesinan tumbuh. Seharuanya, ada kebijakan yang lebih tegas. Baiklah, mungkin mesin yang kita buat harganya lebih mahal atau mungkin kualitasnya tidak sebaik barang impor. Tapi, di sini ada pembelajaran.

Di sinilah kuncinya, dengan kata lain, industrialisasi tidak akan terjadi kalau tidak ada pembelajaran teknologi. Pembelajaran teknologi letaknya bukan di LIPI, bukan di BPPT. Tapi, pembelajaran yang paling penting itu terjadi di industri.

Indonesia memiliki pasar yang cukup besar karena jumlah penduduknya yang di atas 200 juta. Namun, mengapa investor asing lebih banyak melirik negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam?
Bagaimana lagi, toh mereka lebih menarik untuk investasi. Supporting industrinya ada dari pemerintah. Ini yang kita katakana bagaimana membuat investasi baik kalau perlakuan terhadap investor saja tidak ramah. Ada demo buruh yang tidak jelas arahnya, permasalahan pilkada, dan rasa aman. Negera-negara seperti Vietnam dan Cina, mereka sebagai pesaing dinilai dapat lebih kompetitif.

Insentif apa yang harus diberikan untuk pengembangan Iundustri?
Pastinya, insentif harus diarahkan dalam menggunakan produk dalam negeri. Ini seharusnya bisa. Sebagai gambaran sekarang, jumlah BUMN kita cukup banyak. Kalau saja diwajibkan oleh pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri dengan konpensasi pemberian insentif, misalnya Pertamina, atau PLN, mereka memakai produk dalam negeri buatan PT Pindad, buatan PT PAL, atau PT DI.

Mungkin kualitasnya lebih rendah, tapi atas nama pembelajaran, hal itu harus dilakukan. Cina juga dari awalnya seperti itu. Kualitasnya jelek, tapi seiring berjalannya waktu, ia mampu bersaing. Negara lain, Thailand, agrikulturnya bagus karena mereka mengembangkan agribisnis dengan menggunakan basis teknologi.

Sekali lagi, itu butuh kebijakan pemerintah yang mengetahui permasalahan teknologi secara makro. Sekarang, yang kita butuhkan adalah visi misi teknologi, seperti Habibie, tapi dengan pilihan industri yang berbeda. Kita lebih memilih pengembagan industri teknologi manufaktur.

Pengusaha selalu mengeluhkan soal pajak. Tapi, pada saat yang sama, negara selalu meminta setoran pajak harus terus meningkat. Bagaimana cara mengatasinya?
Departemen Keuangan kan salah satu indikatornya masalah jumlah pendapatan. Bagaimana mampu meningkatkan pemasukan buat negara. Andai saja menteri-menteri lain di sektor riil mampu memberikan masukan di sektor financial, saya rasa Depkeu akan mengerti.

Seperti waktu penyusunan UU Investasi. Darmin Nasutiaon waktu itu mengatakan, “Gila aja neh, akalu apa-apa ada insentifnya, pendapatan pastinya akan berkurang”. Tapi, ketika diberikan pengertian, toh mereka akhirnya mengerti. Mungkin, dari segi pajak, kita akan turun, tapi hasilnya akan kita peroleh secara jangka panjang. Argumentasi inilah yang harus diberikan.

Pengalaman di kabinet SBY-JK, kita harus angkat topi buat menteri-menteri di sektor financial. Mereka lebih kuat memberikan argumentasi dibandingkan menteri di sektor riil. Tapi ini tidak boleh lagi terjadi. Menyerahkan menteri sektor riil kepada orang yang tidak begitu cakap.

Di mana peran BUMN yang tepat untuk membantu Industrialisasi nasional?
Seperti yang saya katakana sebelumnya, BUMN kita sangat berperan. Pemerintah harus jadikan BUMN sebagai pembelajaran teknologi. Indikator keberhasilan kita tidak hanya sekedar laporan keuangan. Menghasilkan pemasukan negara cukup besar, tapi sebenarnya merupakan racun.

Untungnya besar, tapi tidak ada pembelajaran untuk kompetisi teknologi. Ketimbang bikin mesin lebih baik memilih impor karena benefitnya lebih besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah memadukan keduanya atau yang disebut financial engineering. Sayangnya, direktur BUMN kita lebih banyak latar belakangnya direktur keuangan. Karena itu, wajar jika sekedar mencari profit.

Tahap industrialisasi apa yang seharusnya sudah dicapai Indonesia sekarang?
Kalau ini, susah menjawabnya. Karena, memang pendalaman industri tidak pernah terjadi. Kita, dari dulu, barang mentah terus yang diekspor. Pilihan industri yang dibangun sepertinya agak keliru.

Langkah-langkah apa saja yang harus dilaksanakan untuk mengangkat industri dalam negeri?
Apa yang pernah dicapai Habibie bisa dilanjutkan, namun sasarannya yang harus diubah. Secara sistematis, pertama pemerintah harus memiliki keberanian untuk menyadarkan setiap komponen bangsa bahwa tak ada jalan pintas dalam menyelesaikan krisis multidimensi yang kita hadapi. Jalan yang harus dilalui terlalu berliku, panjang, dan mendaki.

Kemudian, pemerintah harus terus menjaga perbaikan dan kestabilan lingkungan ekonomi makro yang sudah dicapai sambil terus melakukan perbaikan infrastruktur serta perhatian yang serius pada dunia pendidikan yang terabaiklah yang memungkinkan tumbuh dan berseminya bibit-bibit industri yang tangguh di masa depan.

Tidak kalah penting, pemrintah harus berani memberikan prioritas kepada industri-industri tertentu yang tetap eksis di saat krisis. Di sisi lain, pada saat yang sama terus mendorong diversifikasi industri ke arah yang lebih punya kemapuan teknologi yang lebih baik. Asosiasi-asosiasi indusstri harus didorong untuk diberdayakan dalam proses ini.

Pemerintah juga harus berupaya menumbuhkan sistem pendukung (support system) yang mampu meng- up grade kemampuan teknologi industri-industri kita. Di sektor manufaktur, misalnya, kita harus mempunyai institusi teknis yang mampu membantu mereka untuk menghasilkan produk-produk yang lebih canggih, seperti kimia, motor sepeda, dan komponen-komponen elektronik.

(Wawancara ini dumuat di Koran Harian Republika, Senin 12 Oktober)