Articles » 05 Desember 2006 » Hit: 395
Dakwah Dari Rakyat Untuk Penguasa
Oleh : M. Imran Rosiawan, SH
Pemilu di Indonesia baik untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislative mulai dari tingkat Daerah Sampai Pusat, anggota DPD, Pilkada, masih mencari formulasi dan bentuk yang tepat. Pemilu sebagai satu-satu lembaga formal untuk memilih pemimpin di bumi nusantara ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya perlu adanya pengkajian-pengkajian yang mendalam untuk menghasilkan formulasi yang mendekati sempurna. Karena harus kita akui bahwa hasil dari satu proses pemilu tidak bisa memuaskan semua pihak atau dengan kata lain pemilu bukanlah alat pemuas kebutuhan politik bagi banyak kalangan.
Sistem memilih gambar pada era orde baru memiliki sisi lemah dimana tidak ada hubungan antara rakyat pemilih dengan wakilnya di parlemen, rakyat dihadapkan pada realitas “kemasan” tanpa boleh melihat isi atau substansi, artinya rakyat hanya diarahkan untuk memilih gambar salah satu partai politik peserta pemilu tanpa kemudian mengenal siapa orang yang mewakili mereka di parlemen, dan rakyat kemudian meraba-raba dan bertanya kepada siapa aspirasi,keluh kesah,dan serentetan ketidakadilan mereka adukan.
Pemilu 1999 yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis di negara ini , memberikan warna baru dan setitik harapan bagi rakyat, karena paling tidak rakyat sudah “mengenal “ calon anggota parlemen yang duduk mewakili partai politik. Dan kekahwatiran akan salah alamat menyampaikan aspirasi sedikit terjawab sudah. Ikatan emosional antara rakyat dan wakilnya di parlemen mulai terbangun kearah yang lebih baik.
Perdebatan yang kemudian muncul dan hangat diperbincangkan dan menarik untuk dikaji oleh banyak pihak yakni usulan tentang penghapusan nomor urut untuk memilih anggota parlemen. Karena nomor urut dianggap merugikan calon-calon anggota parlemen yang popular dan memiliki basis di masyarakat namun tidak bisa duduk di parlemen karena nomor urutnya berada pada nomor paling buncit atau yang lebih populer “nomor sepatu”. Perdebatan ini sebenarnya bisa kita sederhanakan dan akhiri apabila semua pihak termasuk calon anggota parlemen bisa menyakini bahwa jabatan itu adalah amanah dari rakyat dan amanah dari ALLAH S.W.T. Menjadi anggota parlemen dengan tugas utama adalah menyampaikan dakwah dari rakyat kepada penguasa. Dakwah inilah yang sering dilupakan oleh banyak anggota parlemen, hingga persoalan kerakyatan lupa tersampaikan kepada penguasa. Karena yang dipahami sekian lama ini oleh beberapa kalangan anggota Parlemen dakwah hanya disampaikan di masjid, mushola,majelis taklim dan dakwah tidak disiarkan di jalan, kantor pemerintah dan gedung parlemen. Karena dakwah bebas nilai, bebas kepentingan dan bebas kuasa.
Amanah dari rakyat yang akan diwakili dan belum terwakili, karena hampir semua orang negeri ini ingin duduk di gedung parlemen untuk mewakili dirinya sendiri,Keluarga, masyarakat dan golongannya dan yang tidak kalah mengiurkan adalah menikmati fasilitas dan tunjangan yang cukup fantastis.
Penulis adalah staff Humas DR.Zulkiflimansyah, SE, MSc.
Pemilu di Indonesia baik untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislative mulai dari tingkat Daerah Sampai Pusat, anggota DPD, Pilkada, masih mencari formulasi dan bentuk yang tepat. Pemilu sebagai satu-satu lembaga formal untuk memilih pemimpin di bumi nusantara ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya perlu adanya pengkajian-pengkajian yang mendalam untuk menghasilkan formulasi yang mendekati sempurna. Karena harus kita akui bahwa hasil dari satu proses pemilu tidak bisa memuaskan semua pihak atau dengan kata lain pemilu bukanlah alat pemuas kebutuhan politik bagi banyak kalangan.
Sistem memilih gambar pada era orde baru memiliki sisi lemah dimana tidak ada hubungan antara rakyat pemilih dengan wakilnya di parlemen, rakyat dihadapkan pada realitas “kemasan” tanpa boleh melihat isi atau substansi, artinya rakyat hanya diarahkan untuk memilih gambar salah satu partai politik peserta pemilu tanpa kemudian mengenal siapa orang yang mewakili mereka di parlemen, dan rakyat kemudian meraba-raba dan bertanya kepada siapa aspirasi,keluh kesah,dan serentetan ketidakadilan mereka adukan.
Pemilu 1999 yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis di negara ini , memberikan warna baru dan setitik harapan bagi rakyat, karena paling tidak rakyat sudah “mengenal “ calon anggota parlemen yang duduk mewakili partai politik. Dan kekahwatiran akan salah alamat menyampaikan aspirasi sedikit terjawab sudah. Ikatan emosional antara rakyat dan wakilnya di parlemen mulai terbangun kearah yang lebih baik.
Perdebatan yang kemudian muncul dan hangat diperbincangkan dan menarik untuk dikaji oleh banyak pihak yakni usulan tentang penghapusan nomor urut untuk memilih anggota parlemen. Karena nomor urut dianggap merugikan calon-calon anggota parlemen yang popular dan memiliki basis di masyarakat namun tidak bisa duduk di parlemen karena nomor urutnya berada pada nomor paling buncit atau yang lebih populer “nomor sepatu”. Perdebatan ini sebenarnya bisa kita sederhanakan dan akhiri apabila semua pihak termasuk calon anggota parlemen bisa menyakini bahwa jabatan itu adalah amanah dari rakyat dan amanah dari ALLAH S.W.T. Menjadi anggota parlemen dengan tugas utama adalah menyampaikan dakwah dari rakyat kepada penguasa. Dakwah inilah yang sering dilupakan oleh banyak anggota parlemen, hingga persoalan kerakyatan lupa tersampaikan kepada penguasa. Karena yang dipahami sekian lama ini oleh beberapa kalangan anggota Parlemen dakwah hanya disampaikan di masjid, mushola,majelis taklim dan dakwah tidak disiarkan di jalan, kantor pemerintah dan gedung parlemen. Karena dakwah bebas nilai, bebas kepentingan dan bebas kuasa.
Amanah dari rakyat yang akan diwakili dan belum terwakili, karena hampir semua orang negeri ini ingin duduk di gedung parlemen untuk mewakili dirinya sendiri,Keluarga, masyarakat dan golongannya dan yang tidak kalah mengiurkan adalah menikmati fasilitas dan tunjangan yang cukup fantastis.
Penulis adalah staff Humas DR.Zulkiflimansyah, SE, MSc.
