Posted on 20 November 2014 » Category : Environmental Update » Hit: 619
PKS Tolak Kenaikan BBM

Presiden Joko Widodo Senin (17/11) malam mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak Rp. 2000/liter untuk premium dan solar. Harga dinaikkan untuk premium yang tadinya Rp. 6500/liter menjadi Rp. 8500/liter dan Solar dari Rp. 5.500/liter menjadi Rp. 7.500/liter. Sudah banyak respon masyarakat dan golongan-golongan tentang kenaikan tersebut. Banyak yang menolak kenaikan harga tersebut, salah satunya fraksi PKS di DPR.

Melalui konfrensi pers yang digelar Selasa (18/11) kemarin, fraksi PKS yang diwakili oleh Zulkieflimansyah, Abubakar Al-Habsy, Iskan Qolba Lubis, Hadi Mulyadi dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini sebagai pembicara menyatakan sikap PKS menolak kenaikan BBM subsidi yang ditentukan oleh Presiden. PKS menilai kenaikan tersebut tidak tepat melihat harga minyak dunia yang sedang turun. Selain itu kenaikan tersebut dinilai akan meningkatkan harga-harga (inflasi) secara signifikan, memperburuk pertumbuhan ekonomi, dna meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.

Dalam Konfrensi Pers tersebut, Fraksi menegaskan bahwa mereka akan mendorong DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi (hak DPR meminta keterangan dari pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat) terkait kenaikan harga tersebut.

PKS memandang keputusan tersebut merupakan langkah short-cutyang akan terus terulang tanpa menjangkau dan menuntaskan akar permasalahan. Mereka menilai kebijakan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” dengan membedakan harga untuk BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi dengan angkutan umum, UMKM dan perdesaan tetap pilihan yang terbaik dan dapat dijalankan dalam jangka pendek. Ini dianggap dapat menghasilkan peningkatan ruang fiscal yang sama besar tanpa berdampak rendah kepada masyarakat.

Mereka menyatakan Pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah fundamental terlebih dahulu dan tidak mengambil kebijakan yang mempersulit kondisi rakyat. Pemerintah dinilai perlu lebih serius mendorong perbaikan kea rah pengembangan energy mix. Mereka memandang kenaikan BBM tidak memenuhi ketentuan UU No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014 Pasal 14 ayat 13 yang menegaskan Anggaran untuk subsidi energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.

Selain itu, didalam Konfrensi pers tersebut PKS menyarankan 12 poin yang perlu pemerintah lakukan agar tidak menjadi permasalahan yang menerus. Poin-poin tersebut ialah: Membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan-kepentingan jangka pendek; Melakukan diversifikasi energi;Membangun infrastruktur energi secara kokoh;Memperbaiki sistem transportasi masal (termasuk konversi BBM ke BBG);Meningkatkan lifting minyak (di sini harus disertai audit terhadap lifting minyak oleh auditor independent);Melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM;melakukan real-time monitoring terhadap lifting minyak nasional;melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri;Membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru;Memperbaiki kinerja BUMN energi;Mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang fixed; danMeningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi disektor hulu.(AH)

Diolah dari berbagai sumber: radio elnury, cnnindonesia.com, dan jurnas.com.