Posted on 19 November 2014 » Category : Political Update » Hit: 638
Kesepakatan Islah

Perseteruan dua kubu yang berujung ke dualisme kepemimpinan DPR RI akhirnya berakhir. Kesepakatan rujuk atau islah telah ditandatangani pada Senin (17/11) oleh perwakilan KMP dan KIH. Dalam kesepakatan tersebut ada lima poin isi kesepakatan damai yang ditandatangani di Ruang Nusantara IV, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Sebelumnya Zulkieflimansyah dalam wawancara Bincang Pagi di Metrotv beberapa waktu yang lalu menanggapi rencana islah yang melalui persetujuan penambahan jumlah pimpinan di alat kelengkapan dewan. “Saya kira ini win-win lah, jadi temen-temen KIH diakomodir tapi temen-temen yang sudah kadung mungkin sudah memberitahukan rekan sejawat atau apa, jadi ya saya kira islah menemukan justifikasinya disitu.”

Dia kemudian menanggapi persoalan proporsi kepemimpinan dalam keputusan komisi, “Sebenarnya menjadi anggota dpr itu, ketua wakil ketua anggota itu tidak atasan bawahan juga. Tidak anda jadi ketua komisi atau ketua dpr anda punya hak istimewa dari anggota yang lain kan nggak, cuman kan dia memegang jadwal rapat, mengatur kapan bertemu dengan mitra ini itu dan lain sebagainya. Jadi simbol partai juga gitu, tapi kalau ada yang memaknai jadi pimpinan komisi seakan-akan dia berkuasa di komisi kan ngak juga gitu.”

Poin-poin dari kesepakatannya adalah sebagai berikut:

1. Bersepakat dan setuju untuk segera mengisi penuh anggota anggota fraksi pada 11 (sebelas) komisi, 4 (empat) badan, dan 1 (satu) Majelis Kehormatan Dewan/MKD sehingga secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera bekerja sesuai fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Bersepakat dan setuju dalam rangka mengantisipasi beban kerja dan dinamika ke depan serta menyesuaikan dengan penambahan dan perubahan nomenklatur Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019), maka perlu untuk melakukan penambahan jumlah pimpinan 1 (satu) wakil ketua pada 16 (enam belas) AKD (seperti yang dimaksud pada angka 2 di atas), melalui perubahan pasal yang terkait dengan komposisi pimpinan komisi, pimpinan badan, dan pimpinan MKD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan perubahan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

3. Bersepakat untuk segera mengisi pimpinan alat kelengkapan Dewan yang masih tersedia (Banggar dan BURT), dan penambahan wakil ketua pada 3 (tiga) AKD yang ditentukan secara musyawarah mufakat serta menambah 1 (satu) wakil ketua pada setiap komisi, badan, dan MKD, sebagai konsekuensi dan perubahan UU tentang MD3 tanpa mengubah komposisi pimpinan yang sudah ada sebelumnya.

4. Bersepakat dan setuju melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 74 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 98 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk dihapus karena pasal-pasal tersebut secara substansial sudah diatur pada Pasal 79, Pasal 194 sampai dengan Pasal 227 Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014.

5. Bersepakat dan setuju bahwa hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan kesepakatan ini dituangkan dalam kesepakatan pimpinan fraksi dari Koalisi Merah Putih dan pimpinan fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat yang diketahui oleh pimpinan DPR RI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Dia kemudian berharap bahwa kesepakatan yang diraih berujung kepada kelancaran kerja DPR dan menanggapi akan adanya gejolak kecil kedepannya. “Kita berharap mudah-mudahan selesai, tapi pengalaman tahun 2004 itu, riak-riak kecil yang bikin indah kehidupan demokrasi kita itu selalu ada. Dulu sudah selesai juga, hampir seperti ini juga tahun 2004 itu, tapi ketika masuk rapat komisi, ada ketidakpuasan karena proses penyelesaiannya ternyata tidak sesederhana yang disepakati itu, tapi tetap aja kita percaya ada cahaya di ujung terowongan. Dan mudah-mudahan feedback konstruktif kita bisa peroleh dari dinamika politik yang terjadi saat ini.”

Kemarin rapat paripurna setelah sepakat rujuk, digelar. Didalam rapat tersebut terlihat banyaknya interupsi, dan dari 5 (lima) fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hanya 2 (dua) fraksi (PPP dan Nasdem) yang menyerahkan nama secara penuh untuk mengisi Alat kelengkapan dewan. Tiga Fraksi lainnya hanya menyerahkan nama untuk Badan Legislatif dan Badan Urusan Rumah Tangga.(AH)

Sumber : Kompas.com dan Metrotvnews