Posted on 09 Oktober 2014 » Category : Book Review » Hit: 1341
Berurusan dengan Ketidaksetaraan

Apakah hubungan antara demokrasi modern liberal dengan ketidaksetaraan de facto social ekonomi? Demokrasi liberal secara luas berdasar prinsip kembar kesetaraan dan kebebasan. Akan tetapi apakah arti dari kesetaraan? Apakah kesetaraan yang dikomitmenkan oleh rezim-rezim tersebut hanya kesetaraan yudisial – yaitu, perlakuan individual yang sama di bawah hukum universal yang berlaku? Apakah kesetaraan untuk kesempatan, dimana, ditambah dengan perlakuan legal, mungkin mengikuti akses setara terhadap pendidikan? Atau apakah masyarakat demokrasi berkomitmen untuk mencapai beberapa derajat dari de facto kesetaraan social, baik melalui redistribusi sumber daya atau melalui jaminan hasil yang sama berkaitan dengan pendidikan , kesehatan , perumahan , dan sejenisnya ? Jika ada tradeoff antara kebebasan individu dan de facto kesetaraan sosial , bagaimana masyarakat mencapai keseimbangan yang sesuai ? dan apakah pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab berdasarkan prinsip teori yang pertama, atau haruskah demokrasi yang sebenarnya mengambil pendekatan yang lebih pragmatis ?

Inilah beberapa pertanyaan yang artikel tentang " Kemiskinan , Kesetaraan , dan Demokrasi " dalam isu ini dan isu-isu Journal of Democracy sebelumnya berusaha untuk sampaikan . "Gelombang ketiga " demokratisasi yang dimulai dengan transisi Spanyol dan Portugis pada tahun 1970 ( dan yang sekarang dapat diikuti oleh gelombang keempat di dunia Arab ) sebagian besar terdiri dari revolusi politik yang berusaha memasukkan rezim yang tujuan pertamanya adalah untuk mengamankan demokrasi elektoral dan hak-hak politik di negara-negara yang keluar dari pemerintahan otoriter . Tetapi gelombang ketiga juga kebetulan bertepatan dengan tren konservatif dalam pemikiran ekonomi , di mana redistribusi dan intervensi ekonomi aktif kurang diinginkan, dan akan digantikan oleh penekanan kepada kebijakan ekonomi yang lebih klasikliberal. Memang runtuhnya komunisme setelah 1989 menyebabkan pemikiran ulang seluruh agenda redistributionist ke sebelah kiri, karena dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi telah menjadi jelas dilihatbagi semua orang.Sementara beberapa demokrasi baru menaruh beberapa variasi dari proteksi sosial yang dirancang untuk mendukung kesetaraan, trend lebih luas di pemikiran ekonomi dari 1970an sampai dekade pertama di abad ke 21 menuju kepada dukungan bagi pengurangan dari ukuran Negara kesejahteraan.

Ekonomi neoliberal mengimplikasikan toleransi yang lebih besar terhadap ketidaksetaraan ekonomi, dimana banyak ekonom berargumen kompetisi pasar pasti berarti bahwa pengusaha yang membuat nilai akan lebih dihargai dari yang lain. Dan memang, di beberapa demokrasi yang terdepan seperti Amerika dan Inggris, tiga dekade terakhir dari abad ke 21 melihat bertambahnya ketidaksetaraan de facto. Beberapa orang telah meyakini bahwa ketidakserataan global juga meningkat dalam tahun-tahun tersebut, akan tetapi asersi ini sangat dilawan dan tergantung dalam bagaimana seorang mendefinisikan dan mengukur ketidaksetaraan. Pendapatan bisa saja tumbuh lebih tidak setara diantara individu di Negara-negara Asia timur, misalnya, walaupun pendapatan per-kapita di wilayah itu menutup batas yang ada diEropa dan Amerika Utara. Tingkat ketidaksetaraan sebagian mulai menurun di Amerika Latin selama dekade pertama dari abad ke 21, tetapi secara keseluruhan tetap tinggi untuk wilayah itu.

Ada beberapa alasan mengapa orang-orang yang tertarik dalam masa depan demokrasi liberal harus menaruh perhatian baru dalam pertanyaan ketidaksetaraan. Dalam tahun-tahun terakhir, telah ada peningkatan keprihatinan tentang kemampuan demokrasi baru untuk mengantar janji-janji yang politisi demokrasi buat terhadap masyarakat mereka untuk memberikan pelayanan pemerintahan dengan kualitas yang bagus  di area seperti pendidikan dan kesehatan. Banyak transisi demokrasi yang telah dihambat atau diancam dengan hadirnya ketidaksetaraan besar dan terkutub yang tinggi diantara orang kaya dan miskin. Negara-negara seperti Pakistan dan Filipina sudah mengkonsolidasi dengan buruk institusi demokrasi, dimana kebanyakan pengamat akhirnya menyambungkan dengan stratifikasi sosial yang tinggi dan lembaga kuasi-feodal. Di Amerika Latin, rezim populis seperti Hugo Chavez di Venezuela telah meremehkan lembaga demokrasi atas nama kesetaraan sosial yang lebih besar. Dan di Timur tengah, kelompok dengan komitmen yang dipertanyakan menuju ke demokrasi liberal, termasuk Hamas di Palestina dan Muslim Brotherhood di Mesir, telah mendapatkan penganut karena mereka dilihat sebagai penyedia pelayanan masyarakat dan melayani kebutuhan orang miskin.

Argumen Teori

Teori awal dari demokrasi liberal perduli dengan kesetaraan politik, tetapi entah menaruh sedikit perhatian ke kesetaraan ekonomi atau berasumsi bahwa akan tetap berlanjut. Thomas Hobbes di Leviathan (1651) menegaskan bahwa manusia setara karena manusia manapun bisa membunuh orang lain, dan semua manusia sama-sama didorong oleh ketakutan terhadap kematian yang kejam. Hal ini mengantar dia untuk mendasarkan hak ke kehidupan sebagai “hak dari alam”yang dicari manusia untuk pelestariannyasaat bergabung ke masyarakat sipil (dan hak-hak leluhur terhadap “kehidupan, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan” yang diproklamirkan di Deklarasi Kemerdekaan US). John Locke, di Second Treatise on Governmentnya (1689), melihat sifat manusia sebagai keduanya lebih lembut dan lebih fokus dalam keinginan universal untuk menginginkan properti. Seperti Hobbes, Locke menekankan kesetaraan hak politik, tapi lalu mengakui bahwa ada perbedaan penting diantara “tekun dan rasional” dan yang“bertengkar dan berdebat” dalam kemampuan mereka untuk mencampurkan pekerjaan mereka dengan “hal-hal sahaja dari alam” dan mengubahnyasebagai properti pribadi. Makanya, sementara negara liberal Locke mempertahankan secara setara hak untuk mendapatkan properti, dia tidak mengasumsikan bahwa akan ada hal seperti kesetaraan dari hasil asli yang berhubungan dengan kekayaan. Memang, pengencamannya dalam kepentingan tentangproperti mengimplikasikan bahwa ketekunandan rasional akan membutuhkan proteksi politik terhadap kekayaannya, dari Negara dan dari orang lain yang mungkin akan mengambil dari mereka secara tidak adil. Bapak Negara AS James Madison mengunjungi tema yang terakhir di Federalist 10 (1787), dimana dia berargumen bahwa “tujuan pertama dari pemerintah” adalah proteksi terhadapketidaksetaraan kemampuan untuk mendapatkan properti.

Teori liberal yang lebih terkini seperti Friedric A. Hayek sama-sama mendesak agar pelestarian dari “masyarakat bebas”mensyaratkan penerimaan terhadap ketidaksetaraan ekonomi yang berpotensi berderajat tinggi. Di The Constitution of Liberty (1960), Hayek mengartikan kemerdekaan dalam istilah yang sangat sempit sebagai ketidakhadiran  dari tekanan –khususnya, tekanan dari Negara yang terpusat. Dia menolak pengartian metafisik dari kemerdekaan sebagai kebebasan pada keinginan, dan mengasumsi bahwa ketidakhadiran tekanan akan cukup untuk menghadirkan ruangan untuk pelaksanaan dari pilihan individu. Dimana Hayek tidak dengan tegas melawan ketentuan pemerintah dalam bantuan orang miskin atau asuransi kesehatan, dia sangat kritis pada skema formal dari distribusi ulang seperti pajak pendapatan progresif. Lawannya tidak keluar dari perhatian utilitarian tentang efek-efek dari pajak progresif dalam perkembangan ekonomi; sebaliknya, dia berargumen bahwa pajak seperti itu menyajikan pelaksanaan tak sah kekuasaan pemerintah dari individu karena itu melanggar prinsip perlindungan hukum yang sama . Namun pendirian di atas prinsip-prinsip ini sebenarnya berdasarkan konsekuensialisme jenis tertentu pada bagian Hayek , karena ia juga percaya bahwa sekali pemerintah masuk ke bisnis redistribusi koersif , lebih memungkinkan meningkatkan perannya dari waktu ke waktu .

Teoris-teoris yang percaya bahwa promosi dari kesetaraan ekonomi-sosial mendalam di demokrasi bias dibagi dalam non-liberal dan liberal. Di kelompok pertama adalah Karl Marx dan pengikutnya, yang berargumenbahwa demokrasi formal yang berlaku direjat oleh kaum borjuis, dan bahwa hasil-hasil dari pemilihan demokrasi tidak mencerminkan kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Kepentingan-kepentingan ini dalam sebagian pengartian objektifnya dapat diketahui bahkan tanpa adanya metode prosedural untuk mengungkapkan preferensi warga seperti pemilu, dan dapat dipromosikan oleh rezim otoriter berbicara “atas nama rakyat.”dalam hampir semua rezim komunis sehingga dimasukkan kata sifat seperti “demokrasi” atau “rakyat” dalam judul mereka. Hampir tidak ada orang yang percaya hari ini bahwa Negara-negara seperti Korea Utara atau Kuba layak disebut demokrasi, meskipunmenarik  menurut barometer Asia, Mayoritas orang Cina saat ini percaya bukan hanya demokrasi sebagai sistem politik terbaik, tetapi bahwa Negara mereka sudah demokratis.

Pemikiran yang jauh lebih berpengaruh mengenai masalah kesetaraan saat ini berasal dari dalam tradisi liberal itu sendiri, tradisi yang melihat masyarakat berdasarkan kontrak sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kebebasan individu anggota-anggotanya. Contohnya adalah John Rawls, seorang Kantian kontemporer yang berusaha untuk memperoleh aturan abstrak keadilan tanpa menunjuk pada pemahaman substantif sifat manusia atau esensi manusia. “Selubung Ketidaktahuan”nya Rawls adalah perangkat heuristik untuk mengungkap aturan etika yang akan dipilih oleh individu jika mereka tidak tahu posisi apa yang akan mereka benar-benar tempati dalam masyarakat. Dia berpendapat bahwa orang yang berunding dalam kondisi ini akan menyepakati standar keadilan berdasarkan cara masyarakat memperlakukan anggotanya yang paling tak beruntung. Rawls tidak sampai ke rincian praktis tentang bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan orang yang paling tak beruntung, tapi jelas bahwa itu akan memerlukan distribusi ulang yang besar.

Ekonom Amartya Sen menawarkan serangkaian argument yang agak berbeda, yang datang juga dari perspektif liberal, dimana pada akhirnya menuju kepada kasus berprinsip untuk pandangan kesetaraan yang lebih substantif. Seperti Hayek, Sen percaya bahwa individu punya tujuan yang berbeda dan peran masyarakat adalah agar memungkinkan orang –orang untuk mengejar program hidup pilihannya dengan cara yang sebebas mungkin. Akan tetapi Sen berpendapat bahwa kebebasan yang seseorang bisa capai tergantung kepada sejumlah prasyarat materi: Jika seseorang kelaparan, atau dalam kesehatan yang buruk, atau seorang wanitadalam masyarakat yang membatasi kesempatan perempuan, maka kebebasan sederhana Hayekian dari paksaan pemerintah tidak akan cukup untuk memungkinkan seseorang untuk membuat pilihan individu yang bermakna. Sebuah masyarakat liberal yang murni, maka, adalah sesuatu yang memberikan prasyarat yang diperlukan untuk melaksanakan kebebasan individu, sesuatu yang mengandakan tingkat distribusi ulang atau setidaknya menyediakan pelayanan dasar merata seperti pendidikan dan kesehatan.

Dalam perjalanan abad kedua puluh, asas pertahanan Negara sejahtera dan redistribusi semakin bersandar pada liberal daripada Marxis atau alasan nonliberal lainnya. Artinya, argumen untuk redistribusi atau kebijakan sosial yang aktif dilemparkan dalam bahasa hak-hak individu liberal dan diabadikan dalam berbagai konstitusi demokratis baru dalam bentuk hak-hak sosial atau ekonomi“generasi kedua”terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan dan sejenisnya. Hal ini dilihat oleh orang banyak sebagai susulan alami terhadap hak-hak politik generasi-pertama yang disebutkan di Bill of Rights AS. Sebagai contoh, Konstitusi 1988 Brasil, yang disusun pada akhir kediktatoran militernya, berlangsung sampai banyak halaman, mendaftarkan banyak hak untuk berbagai manfaat ekonomi dan layanan sosial. Kelompok advokasi dari Afrika Selatan sampai Kolombia telah mencoba menggunakan pengadilan konstitutional untuk memaksa cabang eksekutif yang berkeberatan untuk benar-benar menerapkan kebijakan sosial tertentu yang dikatakan dapat dijamin dalam undang-undang dasar mereka.

Debat Kebijakan

Medan nyata dari perdebatan antara demokrasi liberal dan kesetaraan sosial ekonomi bukan di teorinya tapi dari argumen yang lebih praktis atau konsekuensialis terhadap dampak dunia nyata baik dari ketidaksetaraan sosial ekonomi dan dari berbagai jenis campur tangan kebijakan yang dirancang untuk memperbaikinya. Hanya sedikit orang yang mengambil posisi ketat Hayekian terhadap segala bentuk redistribusi atau kebijakan sosial; di sisi lain, sedikit orang saat ini yang akan berpendapat bahwa pengejaran tunggal akan kesetaraan ekonomi adalah akhir yang pantas dalam kebijakan publik. Di kebanyakan demokrasi liberal, ada persetujuan dimana ketidaksetaraan yang berlebihan ialah hal yang buruk, tetapi ketidaksetujuan  mengenai kepraktisan dan efek kemungkinan dari kebijakan yang pemerintah dapat terapkan untuk meringankannya.

Mari kita mulai dengan argumen dimana ketidaksetaraan melemahkan atau menghancurkan demokrasi. Data terkini Kate Pickett dan Richard Wilkinson, sebagian besar mendasarpada analisa lintas-negara, yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tingkat ketidaksetaraan yang tinggi berhubungan dengan sejumlah penyakit sosial, termasuk penggunaan narkoba, kriminalitas, obesitas, dan bentuk-bentuk kesehatan buruk yang lain, hasil pendidikan yang buruk, kepercayaan social yang rendah dan sejenisnya. Walaupun tak satu pun dari hasil ini tentunya memperlemah demokrasi , masyarakat demokratis jelas lebih baik ketika warganya sehat , terdidik , aman dan sebagainya. Analisis statistik dalam buku mereka relatif tidak canggih ; mereka gagal untuk menguji endogenitas atau pengecualian variabel dan menganggap bahwa korelasi menyiratkan bahwa arah sebabnya pasti berjalan dari ketidaksetaraan ke penyakit sosial yang bersangkutan. Selain itu, mereka gagal untuk bertanya apakah pengurangan kemiskinan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat menyembuhkan masalah sosial tertentu yang mereka gambarkan , bahkan di hadapan tingkat ketidaksetaraan yang substansial. Memang , beberapa tahun yang lalu Simon Kuznets berpendapat bahwa negara-negara berkembang pesat telah melalui periode peningkatan kesenjangan ekonomi dimana sektor-sektor ekonomi tertentu melaju terdahulu dibanding yang lain, tetapi tingkat kesetaraan itu akan kemudian meningkat lagi ketika perkembangan menjadi lebih luas. Dengan perhitungan ketidaksetaraan ini akan, pada tahap pembangunan tertentu, menjadi gejala dari kesehatan ekonomi.

Meskipun demikian, lebih dari mungkin beberapa pernyataan kausal Pickett dan Wilkinson akan menahan analisis yang lebih ketat. Misalnya, kepercayaan social antara kaya dan miskin di Negara-negara yang sangat bertingkat cenderung rendah dikarenakan sejumlah alasan yang jelas, dan kepercayaan sosial yang rendah memiliki sejumlah efek yang merusak kualitas demokrasi. Divisi ekonomi seringkali sesuai dengan etnis, ras atau agama. Karya Paul Collier telah menyarankan bahwa banyak dari apa yang diterima sebagai konflik etnis di negara miskin sebenarnya didorong oleh konflik atas sumber daya di masyarakat yang tak merata. Konflik sosial dapat didorong baik oleh minoritas yang lebih miskin dari seluruh masyarakat , seperti dalam kasus Afrika Amerika di Amerika Serikat atau imigran Muslim di Belanda atau Perancis , atau minoritas yang lebih baik daripada rata-rata , seperti Cina di Asia Tenggara atau India dan Lebanon di Afrika Timur .

Baris penelitian lain menunjukkan bahwa ketidaksetaraan mengarah ke berkurangnya pertumbuhan ekonomi, yang pada saatnya memiliki dampak negatif pada prospek konsolidasi demokrasi. Robert Barro telah menyarankan bahwa sementara tidak ada korelasi khusus antara ketidaksetaraan dan pertumbuhan di negara-negara maju , ada suatu hal negatif terhadap negara-negara berkembang ketika tingkat ketidaksetaraan menjadi sangat tinggi. Ada beberapa alasan yang pada hubungan ini , seperti fakta yang dimana akses ke kredit mungkin sangat tidak setara dalam masyarakat bertingkat , membatasi kemungkinan kewirausahaan di luar sebuah oligarki yang relatif kecil. Atau , permintaan untuk pelayanan publik berkualitas tinggi mungkin rendah dalam masyarakat yang sangat tidak merata , karena orang kaya mampu untuk membayarnya secara pribadi dan tidak ingin mempajak dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain. Sebuah negara kelas menengah dengan distribusi pendapatan yang lebih merata , sebaliknya , lebih memungkinkan untuk memiliki pemilih median yang akan mendukung kepentingan publik yang lebih luas . Akhirnya , penelitian lain menunjukkan bahwa masyarakat yang lebih setara memiliki tingkat kesuburan yang lebih rendah dan tingkat investasi dalam pendidikan yang lebih tinggi dimana keduanya positif bagi pertumbuhan ekonomi serta demokrasi .

Alasan yang lebih memungkinkan mengapa ketidaksetaraan buruk bagi pertumbuhan adalah politik : negara yang sangat tidak merata menjadi terbagi antara kaya dan miskin , dan konflik sosial yang dihasilkan mendestabilkan mereka , merusak legitimasi demokratis , dan mengurangi pertumbuhan ekonomi . Hal yang terakhir adalah skenario yang telah dimainkan selama berabad-abad di wilayah yang paling tidak setara di dunia, Amerika Latin . Masyarakat yang sangat tidak merata - yang Douglass North , Barry Weingast , dan John Wallis sebut "perintah akses terbatas " - mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi untuk jangka waktu yang cukup lama . Selama jangka waktu yang lebih lama , tapinya, konflik sosial akhirnya mengejar mereka , dan pertumbuhan dapat diulang sampai seluruh generasi.  Orang bisa berargumen bahwa ini mirip seperti skenario dimainkan di Venezuela dari saat Pacto de Punto Fijo tahun 1958 sampai munculnya Hugo Chavez pada 1990-an . Baik pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik tampak cukup aman tapi pertumbuhan ekonomi didistribusikan dengan buruk, dan konflik social diperburuk ketika harga energi jatuh selama tahun 80an.

Perlu ditunjukkan bahwa banyak dampak negatif yang terkait dengan ketidaksetaraan , baik politik maupun ekonomi , tidak muncul sebagai fungsi linear dari tingkat ketidaksetaraan. Mereka malah terkait dengan tingkat ketidaksetaraan yang sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu titik kritis di mana stratifikasi sosial menjadi berakar , memproduksi pertentangan politik dan pola perilaku khas antara kaya dan miskin . Sebuah pertanyaan yang lain ialah apakah perubahan yang cepat dalam tingkat kesetaraan - seperti kemiskinan kelompok tertentu yang tiba-tiba atau naiknya satu kelompok masyarakat - memiliki efek politik yang terpisah dari tingkat agregat ketidaksetaraan . Samuel Huntington sudah lama menyarankan bahwa kelas menengah yang cepat naik yang lalu ditolak segala bentuk kelembagaan partisipasi yang memadai berpotensi untuk mengganggu stabilitas. Seperti kejadian baru-baru di Timur Tengah telah menunjukkan, bagaimanapun , rezim otoriter mungkin lebih rentan terhadap ancaman ini daripada yang demokratis, ini menunjukkan bahwa bentuk khusus dari ketidaksetaraan sebenarnya memanfaatkan demokrasi dengan merusak otoritarianisme .

Di sisi lainnya adalah sejumlah argumen mengapa demokrasi liberal tidak perlu khawatir banyak tentang dampak ketidaksetaraan pada demokrasi dan mengapa upaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan akan lebih merusak daripada masalah itu sendiri. Salah satu argumen yang dibuat oleh banyak orang Amerika dalam membela tingkat ketidaksetaraan negara mereka sendiri yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara demokrasi maju lainnya ialah bahwa pengukuran titik waktu tunggal ketidaksetaraan pendapatan seperti koefisien Gini kurang penting dibandingkan pertanyaan mobilitas sosial antargenerasi. Banyak dari ketidaksetaraan ini disebabkan oleh efek arah hidup- dari waktu ke waktu , orang-orang mengumpulkan keterampilan dan karena itu kekayaan . Apa yang lebih penting adalah apakah memungkinkan bagi masyarakat mereka untuk memetik hasil keterampilan yang mereka telah peroleh dan usahakan . Amerika secara historis mentoleransi derajat ketidaksetaraan yang lebih tinggi daripada Eropa karena persepsi orang Amerika bahwa masyarakat mereka menawarkan kesempatan untuk bangkit, jika tidak untuk mereka, maka dipastikan untuk anak-anak dan cucu-cucu mereka .

Tyler cowen membuat argumen yang agak berbeda terhadap arti-penting dari ketidaksetaraan pendapatan di masyarakat kontemporer kaya seperti Amerika: dibandingkan dengan perbedaan dramatis dalam tingkat konsumsi , kesehatan , umur panjang , dan pekerjaan yang ada seabad yang lalu , Orang Amerika saat ini telah mencapai tingkat kemakmuran materi , kesehatan dan akses ke pelayanan yang membuat hidup mereka secara kualitatif jauh lebih mirip dengan orang kaya dari sebelumnya . Bangkitnya ketidaksetaraan ekonomi bukanlah fenomena yang luas , menurut dia , melainkan sangat terkonsentrasi di pendapatan yang sangat besar dari minoritas yang sangat kecil di sektor keuangan . Ini mungkin menjadi masalah bagi demokrasi namun ini sama sekali tidak mirip dengan jenis perbedaan kelas yang mendorong munculnya negara kesejahteraan dalam demokrasi modern awal di abad kedua puluh .

Mungkin argumen yang paling kuat terhadap kepedulian yang berlebihan terhadap masalah ketidaksetaraan berkaitan dengan konsekuensi yang tidak diinginkan dari program sosial , transfer pendapatan , dan kebijakan-kebijakan lain yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan atau menggeser sasaran pelayanan publik yang lebih jelas kepada orang miskin . Yang pertama dan paling terus terang dari ini adalah argumen " moral hazard " - yaitu, bahwa subsidi atau transfer pendapatan kepada orang miskin mengurangi insentif untuk bekerja dan meningkatkan ketergantungan pada Negara. Dalam konteks Amerika , hal ini terkait dengan patologi tertentu yang dikatakan diproduksi oleh program kesejahteraan utama New Deal , Bantuan untuk Keluarga dengan Anak-anak Tergantung ( AFDC ) , yang menyediakan subsidi bagi masyarakat miskin tetapi hanya jika mereka belum menikah . Persepsi bahwa ini akan memicu ledakan orangtua tunggal keluarga di lingkungan miskin adalah salah satu alasan mengapa AFDC akhirnya dihapuskan pada tahun 1996 .

Argumen kedua yang melawan program-program kebijakan-sosial lebih bersifat politis : setiap subsidi atau transfer uang tunai yang diberikan oleh negara , bagaimana baikpun maksudnya, menjadi sumber sewaan dan oleh karena itu menjadi persaingan politik . Masyarakat miskin yang menjadi penerima manfaat dari subsidi mulai melihat itu sebagai hak dan mencoba untuk bertahan pada hak itu bahkan ketika mereka tidak lagi miskin ; Selain itu , subsidi juga dicari oleh pemilih kelas menengah, dan karena itu cenderung untuk berkembang dari waktu ke waktu . Politisi yang melayani pemilih melihat program-program sosial memacu pertumbuhan mereka dari waktu ke waktu dan masalah fiskal yang ditimbulkan. Akan jauh lebih mudah bagi seorang politisi untuk memulai program baru daripada mengambil yang lama . Program yang dimulai pada masa ekonomi siram sering bertahan dalam kemerosotan atau periode pertumbuhan rendah dan menjadi penghisapanggaran nasional. program Fiskal berkelanjutan memiliki segala macam implikasi negatif untuk stabilitas makroekonomi dan karena itu pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam banyak hal , sikap seseorang terhadap ketidaksetaraan dan langkah-langkah yang seseorang percaya terhadap apa yang pemerintahan demokratis harus lakukan untuk mengurangi itu tergantung pada keyakinan tentang didalam jenis masyarakat yang seseorang hidup. Semakin dekat masyarakat dengan memiliki tingkat lapangan bermain di mana perbedaan dalam hasil mencerminkan perbedaan tingkat individu dalam bakat dan karakter , lebih mungkin seseorang untuk mendukung sistem politik liberal Locke di mana pemerintah hanya melindungi kemampuan yang sama untuk bersaing . Tetapi jika struktur sosial suatu masyarakat atau institusi menghalangi akses individu untuk kesempatan , baik atas dasar kelas , ras , jenis kelamin , atau beberapa karakteristik askriptif lainnya , maka seseorang akan lebih cenderung menjadi konstituen yang mendukung tindakan pemerintah untuk " menaikkan " lapangan main melalui berbagai macam intervensi redistributif . Kepercayaan dari banyak orang Amerika bahwa mereka hidup dalam sebuah masyarakat dengan mobilitas sosial yang melimpah , dan bahwa orang Eropa tidak, memberikan salah satu penjelasan klasik mengapa Amerika telah mencurigai negara kesejahteraan bergaya Eropa . Sangat sedikit demokrasi liberal yang benar-benar berhasil dalam mendekati tingkat lapangan bermain ideal, akan tetapi, permintaan untuk menggunakan kebijakan sosial untuk memperbaiki kesenjangan sosial yang ada pasti akan bertahan .

Masa Depan Kesetaraan

Demokrasi liberal saat ini dibagi tajam berkaitan dengan pendekatan mereka terhadap ketidaksetaraan sosial ekonomi . Di satu sisi , ada kelompok besar demokrasi yang menderita ketidaksetaraan de fakto yang tinggi , serta kebijakan sosial yang tidak memadai yang mana gagal untuk menyediakan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan untuk seluruh populasi mereka . Di Amerika Latin , redistribusi seringnya regresif , dengan pengeluaran publik cenderung ke kelas menengah dan kelompok elit daripada masyarakat miskin, sehingga memperburuk ketidaksetaraan pendapatan yang sudah ada . Seorang dapat membuat argumen yang kuat bahwa negara-negara seperti Brasil, Meksiko , Pakistan , Filipina, dan Afrika Selatan tidak akan mampu menjaga stabilitas politik jangka panjang jika langkah-langkah tidak diambil untuk memberikan layanan sosial yang penting secara lebih adil .

Di sisi lainnya demokrasi maju kaya dengan kesejahteraan negara yang jauh lebih luas semuanya menghadapi krisis jangka panjang kesinambungan fiskal. Kontrak sosial yang ada mengenai tunjangan kesejahteraan negara ditulis dalam waktu di mana tingkat kelahiran jauh lebih tinggi dan harapan hidup jauh lebih rendah daripada sekarang . Bahkan di negara-negara yang memiliki tingkat kedermawananyang kurang terhadap kemanfaatan publik , seperti Amerika Serikat dan Jepang , yang mendasari realitas demografis dan biaya spiral perawatan kesehatan telah menempatkan keuangan negara pada jalur fiskal yang berkelanjutan, dengan rasio utang tinggi terhadap PDB yang akan terus memburuk dengan tidak adanya tindakan perbaikan . Semua demokrasi modern terganggu dengan masalah kelompok berkepentingan yang pertaruhannya dalam melindungi bagian tertentu dari anggaran jauh lebih kuat daripada menyebar kepentingan umum dalam fiskal jangka panjang yang keberlanjutan. Kesulitan yang pemerintah Perancis baru-baru ini terhadapkan dalam menaikkan usia pensiun 60-62 , serta kebuntuan yang saat ini ada di Kongres AS berkaitan dengan hak pengeluaran, adalah indikasi dari masalah.

Satu pertanyaan mendalam yang tak disinggung di sini ialah apakah ketidaksetaraan struktural mendalam seperti ini yang melanda banyak negara demokrasi berkembang akan dapat diselesaikan melalui cara-cara demokratis saja . Sulit , misalnya , untuk menemukan banyak contoh dari reformasi tanah menyeluruh yang terjadi tanpa beberapa tingkat pemaksaan . Banyak pengamat mengkreditkan keberhasilan pasca Perang Dunia II ekonomi Jepang , Korea Selatan dan Taiwan terhadap reformasi lahan yang membongkar struktur hirarki sosial yang berlaku di negara-negara tersebut.  Akan tetapi ini ditanamkan pada mereka oleh Amerika Serikat, yang seperti biasanya menggunakan kewenangannya sebagai kekuatan kedudukan untuk membawa perubahan sosial yang signifikan. Dalam sejarah pertumbuhan negara kesejahteraan Eropa , elit dibujuk untuk menyerahkan hak istimewa mereka atau menerima pajak yang lebih tinggi hanya dengan ancaman revolusi , atau mereka akan dilemahkan atau bahkan dimusnahkan secara fisik dengan konflik kekerasan .

Keberhasilan negara-negara demokratis di Amerika Latin dalam mengurangi ketidaksetaraan ekstrim selama awal 2000-an melalui kebijakan sosial yang dirancang dengan baik mungkin adalah contoh terbalik perubahan sosial yang terjadi melalui apa yang Albert O. Hirschman sebut " penjualan reformasi" demokratis. Mudah-mudahan ini akan menjadi metode yang lebih disukai untuk menangani masalah ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat demokratis di masa depan .(Andrei)

Oleh Francis Fukuyama, Journal of Democracy, Vol. 22, Number 3, July 2011, pp.79-89