Posted on 16 Juli 2014 » Category : Political Update » Hit: 770
Memaknai Koalisi Permanen

Jakarta: suhu politik pilpres 2014 terus bergerak cukup dinamis. Di tengah upaya real count yang dilakukan oleh KPU guna menentukan pemenang pilpres, partai-partai pengusung Prabowo Hatta melakukan manuver politik dengan mendeklarasikan koalisi permanen. Koalisi permanan ini sebagai aksesntuasi dari sikap politik pengusung koalisi merah putih untuk terus solid menjaga stabilitas politik lima tahun mendatang. Sebelum koalisi dideklarasikan, partai pengusung Prabowo-Hatta telah berhasil menguji soliditas mereka di parlemen dengan keberhasilan merevisi UU MD3. Upaya revisi UU ini makin menambah panas isu politik dalam negeri, setelah beberapa pekan sebelumnya kita terus terpapar pada sengitnya persaingan pemilihan presiden.

Revisi UU ini seakan-akan baru muncul dan membuat banyak orang kebakaran jenggot. Bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa revisi ini mengancam kebebasan demokrasi. Sebelum mengambil kesimpulan, yuk mari kita sama-sama tilik dulu apa sih yang ada dibalik UU MD3?

UU MD3 adalah kependekan dari Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Revisi UU ini disusun untuk membenahi pasal dan klausa UU No 27 tahun 2009 yang dianggap sudah tidak lagi relevan. Salah satu poin penting dari revisi UU ini adalah ketua DPR tidak secara otomatis akan dipangku oleh pemenang pemilu legislatif, melainkan memalui pemilihan melalui angota-anggotanya.

Deklarasi koalisi permanen di Taman Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, Senin 14 Juli 2014. Koalisi terdiri atas Partai Gerakan Indonesia Raya, di mana Prabowo duduk sebagai ketua Dewan Pembina, dan Partai Amanat Nasional yang diketuai oleh Hatta. Keduanya menjadi pengusung Prabowo-Hatta sebagai capres dan cawapres dalam Pilpres 2014. Tidak hanya Gerindra dan PAN, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera PKS), Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang juga bergabung dalam koalisi.

Hatta mengatakan pentingnya menjadikan koalisi Merah Putih yang beranggotakan tujuh partai menjadi permanen. Menurut dia, deklarasi adalah langkah awal untuk membangun Indonesia lebih baik, di mana pemerintah dan parlemen bisa beriringan. “Ada tiga hal penting yang menjadi intisari dalam piagam deklarasi koalisi permanen. Ini untuk membangun pemerintahan yang baik dan Indonesia lebih baik,” katanya.

Poin pertama yaitu, harga mati bagi empat pilar kebangsaan. Koalisi ini berkomitmen sebagai bangsa menjaga Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, menegakkan sistem presidensial multipartai yang efisien dan efektif. Di mana koalisi

“Kami ingin memastikan fungsi pengawasan, budgeting, dan legislasi bisa berjalan tepat. Dengan solidnya pemerintah dan legislatif akan membuat semua kerja menjadi efektif dan efisien,” jelasnya.

Koalisi permanen, menurut Hatta, juga untuk menegaskan semua agenda pro rakyat dapat direalisasikan, sehingga diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah dan parlemen. “Ketiga, kami haruskan pembangunan tidak boleh mundur ke belakang. Pemerintah pro rakyat harus maju dan menyejahterakan rakyat. Kami menyatu hanya satu tujuan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Prabowo usai menerima piagam Deklarasi Permanen Koalisi Merah-Putih mengatakan, dia semakin yakin untuk memimpin Indonesia. Dia mengatakan, memang membutuhkan dukungan parlemen untuk memimpin agar roda pemerintahan berjalan efektif dan efisien.

“Dengan penandatanganan ini, kekuatan kita di parlemen semakin tegas. Kita mempunyai kekuatan 2/3 dari parlemen. Di mana parlemen saat ini diisi oleh 10 partai. Saya berterima kasih atas kesepakatan ini. Kalau Prabowo yang tanda tangan sampai mati akan saya ikuti. Kita bukan orang yang ingkar janji. Sampai mati saya pegang janji,” jelasnya.

Jumlah kursi koalisi permanen yang mendukung Prabowo-Hatta di DPR sebanyak 353 kursi atau 63 persen di DPR. Terdiri atas Gerindra (73 kursi), Golkar (91 kursi), Demokrat (61 kursi), PAN (49 kursi), PKS (40 kursi), dan PPP (39 kursi).

Sementara itu, koalisi partai pengusung dan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi), Partai Nasdem (35 kursi), dan Partai Hati Nurani Rakyat (16 kursi). Total perolehan kursi di DPR sebanyak 207 kursi atau 37 persen.

Kontributor: adi Prayitno