Posted on 14 November 2013 » Category : Environmental Update » Hit: 985
Indonesia Dikuasai Produk Impor

Kembali empat pilar goes to campus dihari kedua di gelar MPR RI. Kali ini digelar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, dengan mengusung tema Ekonomi Kerakyatan Vs Liberalisme. Sosialisasi itu dikemas dalam dialog yang melibatkan anggota MRP RI, Dr.Zulkieflimansyah SE, MSc, dan dihadiri rektor IAIN Prof.Dr H Sirajuddin M.MAg MH. Turut hadir Dr.Asnaini MA, serta puluhan mahasiswa IAIN. Dalam sosialisasi ini terungkap bahwa Indonesia sebagai negara besar dan kaya tidak bisa menjadi produsen. Kekayaan negara kita dikuasai investor asing, dan Indonesia pun dikuasai serta sangat tergantung dengan produk impor.


Dikatakan Dr.Zulkieflimansyah SE, MSc, sosialisasi ini sudah kerap dilakukan di kampus se-Indonesia, dan hari ini kampus IAIN menjadi salah satu lokasi yang ditunjuk untuk membahas tentang ekonomi kerakyatan secara nasional, yang melibatkan sejumlah anggota MPR RI yang berlatar belakang bidang perekonomian.


Ekonomi Kerakyatan sendiri kata Zulkieflimansyah dilatar belakangi dengan dikeluarkannya MPR RI nomor XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. "Politik ekonomi yang dimaksudkan mencakup kebijakan strategis dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak." katanya.


Politik ekonomi juga diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional yang menciptakan pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya serta membnetuk keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi, seperti usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan badan usaha milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. "Prioritas utamanya yakni membantu dan mengembangkan pengusaha lemah agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana,"katanya.


Dalam sistem ekonomi yang dianut di Indonesia sebenarnya konstitusi kita jelas menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta kekayaan alam nasional kita dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun prakteknya ruang usaha ekonomi nasional masih banyak dikuasai oleh kaum kapitalis atau pemodal besar. Masih terkesan seperti sistem neoliberalisme. Padahal Indonesia yang kaya akan Sumber daya Alam, justru kurang mampu mengelolanya, sehingga kekayaan alam itu dikuasai dan kita menjadi penonton di negeri sendiri. Investasi asing sanagt mudah masuk ke Indonesia, semestinya dengan melimpahnya sumber daya itu dapat dikuasai negeri sendiri. Jika tidak ada pemahaman yang baik bisa salah kaprah dan menakutkan. Kendalanya saat ini pemerintah yang pas-pasan dan diangkat karena kepopularitasan sehingga tidak tepat, banyak pemimpin yang dipilih tidak memahami banyak yang terjadi, kelemahan tidak punya akses, bagaimana pemerintah menjadi konduktor yang baik bagi ekonomi kerakyatan.


Ekonomi kerakyatan ini, bebernya jangan dimaknai secara sempit seperti menggerakan Usaha Kecil Menengah saja, namun bagaimana ekonomi kerakyatan lebih diprioritaskan dalam membantu dan mengembangkan pengusaha ekonomi lemah agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.


Dalam kehidupan ekonomi terbuka, kita sangat mudah dan bangga menggunakan barang-barang impor dan mengabaikan produk-produk dalam negeri, ketergantungan kita terhadap barang impor menjadikan Indonesia sebagai negara pasar bukan negara produsen. Pemerintah pun tidak bisa melakukan banyak hal, mestinya di era pasar bebas tidak hanya membatasi produk yang bisa di impor saja, namun idealnya sebagai negara yang besar Indonesia dapat menjadi negara produsen sehingga kedaulatan kita tidak terganggu dengan adanya ketergantungan terhadap impor.


Tak dipungkiri dalam kehidupan ekonomi terbuka, kita sangat mudah dan bangga menggunakan barang impor dan mengabaikan produk dalam negeri.
"Ketergantungan kita terhadap barang impor menjadikan Indonesia sebagai negara pasar bukan negara produsen," terangnya.
Semua sektor sangat bergantung dengan produk impor, mulai dari otomotif, pertanian, teknologi dan lainnya.


Kekuatan ekonomi global kata Zulkieflimansyah bukan dimusuhi namun di atur. Kalau negara tidak kuat maka hanya menjadi penonton dan masyarakat hanya menjadi pekerja marjinal sehingga disparitas ekonomi meningkat tajam. Akibatnya kebencian ekonomi global tidak dapat dihindarkan. Hal semacam ini semestinya di sadari oleh pemimpin-pemimpin kita dan pemerintah jangan mau enak saja dapat fee bangun ini bangun itu, imbasnya sedikit yang dirasakan masyarakat," cetusnya.


Indonesia yang menganut sistem ekonomi kerakyatan dapat dimaknai sebagai proses demokrasi dalam praktek ketatanegaraan berdasarkan nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dialog ini, diharapkan terbangun aspirasi akademisi dan sumbangan pemikiran dari civitas akademi kampus dan memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai sistem ekonomi yang ideal. Sementara itu Rektor IAIN Bengkulu, Prof.DR H.Sirajuddin M MAg MH sangat mengapresiasikan sosialisasi empat pilar goes to campus dan membahas ekonomi kerakyatan. "Kesejahteraan ekonomi belum merata, dibutuhkan etika dan peradaban ekonomi syariah di tengah masyarakat nantinya,"katanya.

Sumber : bengkuluekspress.com, 24/10/2013 - 14:45 WIB