Posted on 29 Februari 2012 » Category : Islamic Update » Hit: 12093
Polemik Suksesi Kepemimpinan Dalam Islam; Musyawarah atau Wasiat?

Agak aneh kiranya jika dikatakan bahwa dalam Islam, sebagai agama, persoalan yang pertama-tama muncul adalah persoalan politik dan bukan masalaah teologi. Ketika nabi Muhammad wafat pada tahun 632 M, daerah kekusaan Islam (negara Islam) tidak hanya berkutat pada Madinah dan Mekkah saja, melainkan sudah mencakup seluruh semenanjung Arabia. Bahkan Islam pernah menguasai Spanyol di sebelah Barat sampai ke Filipina di sebelah Timur, dan dari Afrika Tengah di sebelah selatan sampai ke Danau Aral di sebelah utara.

Dalam pandangan W.M. Watt, negara Islam waktu itu telah merupakan kumpulan suku-suku bangsa arab yang mengikat tali persekutuan dengan nabi Muhammad dalam berbagai  bentuk dengan masyarakat Madinah yang mungkin juga masyarakat Mekkah sebagai Intinya. Tidak mengherankan jika masyarakat Madinah setelah nabi Muhammad wafat sibuk memikirkan penggantinya untuk mengepalai negara yang baru lahir itu sehingga penguburan Nabi merupakan soal kedua bagi mereka. Timbullah soal khilafah, soal pengganti nabi sebagai kepala negara. Sebagai nabi dan rasul, tentu saja nabi tak tergantikan posisinya.

Meski banyak sejarah menjelaskan bahwa Abu Bakarlah yang disetujui oleh masyarakat Islam untuk mengggantikan nabi Muhammad, bukan serta merta persoalan kepeminpinan dalam Islam telah usai. Sejumlah masalah justru muncul belakangan seolah mendelegitimasi kepemimpinan Abu bakar. Kelompok ini datang dari kelompok Syi’ah, pendukung Ali Bin Abi Thalib seperti 'Abbas, Zubair, Salman, Abu Dzar, Miqdad dan Ammar mengajukan protes terhadap cara musyawarah dan pemilihan dalam pengangkatan Khalifah, dan juga terhadap mereka yang bertangung jawab atas pelaksanaan pemilihan itu. Kelompok ini mengklaim bahwa yang sah menjadi pengganti Muhammad adalah Ali Bin Ali Thalib seperti yang didasarkan pada penunjukan Nabi saat haji Wadha’ di khadir Gum. Polemik inilah yang kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan. Mengapa nabi Muhammad tidak dengan tegas menunjuk siapa yang bakal menjadi penggantinya (khilafah) setelah ia wafat? Ataukah sebenarnya nabi memang telah menunjuk, dengan satu dan lain cara, tetapi tidak terlaksana, atau terlakasana setelah melalui proses yang sulit?

Dua Model Kepemimpinan Islam

Berbicara mengenai suksesi kepemimpinan dalam Islam, pada dasarnya tidak akan terlepas dari fenomena politik dalam sejarah Islam itu sendiri. Akan tetapi fenomena itu juga sangat memberikan pengaruh dan dampak bagi kehidupan politik yang berlangsung setelahnya. Sehingga perlu diadakan sebuah penelitian mengenai kontroversi suksesi kepemimpinan dalam Islam, apakah musyawarah atau wasiat. Belum lagi nabi Muhammad dikebumikan, telah muncul tiga perdebatan di kalangan sahabat siapa yang dipandang layak menggantikan nabi. Pertama, mengangkat pengganti nabi dari kaum keluarga rasul yang terdekat. Kedua, pengganti nabi hendaknya orang Anshar. Setelah Muhammad wafat, kaum anshar berkumpul dan hendak memilih Sa’ad bin Ubadah menjadi pengganti nabi. Hal ini didasarkan pada klaim bahwa kaum Anshar mempunyai keutamaan dalam membela nabi sehingga mereka diberi julukan anshar (pembela).

Sedangkan yang ketiga, yang harus menjadi pemimpin masyarakat muslim setelah Muhammad wafat adalah dari kalangan quraisy. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejak dahulu kala, orang Quraisy yang diakui oleh seluruh bangsa arab sebagai pemimpinnya, penganut pendapat ketiga ini adalah sahabat-sahabat terdekat nabi terutama Abu Bakar, Umar, dan Usman.

Terlepas dari tida model perdebatan di atas, perselisihan umat Islam soal suksesi kepemimpinan diawali dengan terjadinya sidang darurat untuk ‘memperebutkan’ kepemimpinan di tempat pertemuan yang dinamakan Saqifah bani Sa'idah paska wafatnya Muhammad. Sebagian besar para pemuka Arab tidak menyetujui sidang darurat tersebut yang telah mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin atau Khalifah untuk menggantikan Muhammad untuk mengurusi masalah umat dan bangsa yang pada saat itu baru saja berdiri suatu stuktur masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang disebut dengan negara (kota) Madinah.

Dalam konteks inilah, telah muncul dalam bentuknya yang rumit dan musykil terhadap hari-hari terakhir Muhammad. Persoalan tersebut juga menimbulkan kesulitan dikalangan para pemimpin, sahabat, dan orang-orang yang terjun dalam urusan politik di kemudian hari dan bahkan juga bila dinisbatkan pada hubungan mereka dengan perihal Nabi. Masalah ini pecah begitu tiba-tiba seiring dengan wafatnya Nabi yang kemudian terlontar ke permukaan dan menjadi problema yang sulit dicarikan solusinya.  

Ada perbedaan pendapat terkait dengan masalah suksesi kepemimpinan di atas. Pertama, pendapat yang muncul dari kalangan Islam Sunni (Ahlus Sunnah Wal Jamaah), yang mengatakan bahwa di dalam masalah kekhilafahan haruslah bersandar kepada konsep syura (musyawarah). Sehingga mereka meyakini bahwa kekhilafahan kaum Muslimin tidak dapat ditentukan kecuali melalui musyawarah. Oleh karena itu, mereka mensahkan kekhilafahan Abu Bakar, yang terpilih melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah.

Sedangkan pandangan kedua datang dari kalangan Syi'ah yang memandang bahwa masalah kekhilafahan harus ditentukan dan diangkat oleh Allah karena tidak ada jaminan terpilihnya orang yang paling layak berdasarkan pandangan pertama melalui cara musyawarah. Hal itu dikarenakan masalah musyawarah sangat dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh emosi dan perasaan manusia, pandangan-pandangan pemikiran dan kejiwaan mereka dan juga afiliasi mereka kepada keyakinan, sosial dan politik tertentu. Di samping itu, musyawarah juga membutuhkan tingkat ketulusan, objektifitas, dan keterbebasan dari berbagai pengaruh yang disadari maupun yang tidak disadari.

Oleh karena itu, kalangan Syi'ah mengatakan Rasulullah harus mempunyai wasiat yang jelas di dalam masalah kekhilafahan. Mereka mengatakan Nabi Muhammad telah menetapkan khalifah dan bahkan khalifah-khalifah sepeninggalnya. Atas dasar itu, mereka meyakini kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, dan musyawarah yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanyalah diperuntukkan bagi beberapa tema permasalahan yang khusus berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan hukum, bukan berkaitan dengan penentuan hakim (pemimpin), yang merupakan kedudukan Ilahi.

Peristiwa Saqifah dan Wasiat

Dengan wafatnya Nabi Muhammad maka berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yaitu kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas ganda yaitu otoritas agama dan duniawi yang berdasarkan pada kenabian yang bersumber pada wahyu Allah. Dan situasi ini tidak akan kembali lagi mengingat nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Mengutip apa yang dikatakan R. Stothman, Islam selain sebagai sebuah agama juga telah menjadi sebuah sistem politik, dan nabi Muhammad disamping sebagai Rasul yang membawa misi kenabian juga seorang pemimpin (kepala) negara.

Sementara itu, semasa masa hidupnya Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat tersirat tentang siapa yang berhak menggantikannya setelah wafat sebagai pemimpin umat. Karena dalam al-Qur’an maupun Hadits tidak ditemukan tentang bagaimana tata cara untuk memilih seorang pemimpin setelah nabi. Yang ada hanyalah petunjuk-petunjuk yang sifatnya umum saja tanpa disertai pola baku tentang bagaimana cara dan mekanisem pemilihan pemimpin itu dilaksanakan. Itulah sebabnya terjadi polemik dalam Islam tentang bagaimana cara memilih seorang pemimpin.

Para sejarahwan dan ilmuan politik Islam menyebutkan bahwa kekhalifahan Abu Bakar diperoleh melalui jalan pencalonan dan pemilihannya di Saqifah Bani Sa'idah. Peristiwa Saqifah, pada kenyataannya merupakan pijakan dasar yang dijadikan sandaran Abu Bakar di dalam kekhalifahannya atas kaum Muslimin.  Si saqifah inilah, Abu Bakar didaulat oleh para sahabat untuk menjadi pemimpin setelah nabi Muhammad meninggal.

Berbeda dengan kalangan Sunni yang mempercayai Abu Bakar sebagai khalifah setelah diadakan musyawarah di Saqifah, kalangan Syi’ah berpendapat bahwa kemunculan golongan Syi’ah ini berkaitan dengan masalah pengganti (khalifah) Nabi Muhammad mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thaliblah yang berhak menggantikan Nabi. Mereka berkeyakinan bahwa semua persoalan kerohanian dan agama harus merujuk kepadanya serta mengajak masyarakat untuk mengikutinya. Mereka berpandangan seperti itu karena berdasarkan bukti utama atas sahnya Ali sebagai penerus Nabi adalah peristiwa Ghadir Khum.

Pada Tahun 10 H, tepatnya pada saat Haji Wada' (Haji Perpisahan) Nabi Muhammad mengumpulkan kaum muslimin dipadang pasir Hijaz yang gersang dan membakar yang dikenal dengan daerah Ghadir Khum untuk menjelaskan masalah al-Khilafah. Pada kesempatan itu, Muhammad menyampaikan khutbahnya yang panjang. Singkatnya, di Khadir khum inilah kemudian dianggap sudah menunjuk Ali sebagai penerus Muhammad setelah Muhammad meninggal

Dapatlah dipahami bagi golongan Syi'ah bahwa bukti utama tentang sahnya pengangkatan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai penerus nabi adalah peristiwa dimana Nabi menunjuk secara langsung kepada siapa kepemimpinan Islam ini berlanjut. Dan peristiwa ini merupakan bentuk wasiat Nabi Muhammad terhadap suksesi kepemimpinan Islam. Dengan kejadian ini, kaum syi’ah berpandangan bahwa yang sebenarnya berhak menggantikan Nabi Muhammad sebagai khalifah adalah Ali Bin Abi Thalib, menantu dan keponakan Nabi. Dan Ali akan digantikan oleh anak turunan beliau melalui sebuat wasiat di Ghadir Gum. Dengan menggenggam tangan Ali Nabi bersabda, “Inilah (Ali) penerima wasiatku dan saudaraku serta khalifah sesudahku, maka dengarlah dan taatilah..” Hadits ini dijadikan dasar pendukung Ali untuk menolak dan mendelegitamasi keabsahan khalifar Abu bakar, Umar, dan Ustman.

Pada akhirnya, pendekatan model Sunni maunpu Syi’ah ini hingga saat ini masih memilik relevansinya.Yang jelas masing-masing pendekatan mempunyai basis argumentasi dan pendukung masing-masing yang mengklaim bahwa pendekatan mereka lah yang paling benar. Di Indonesia, penganut aliran mazhab Sunni ini bisa ditemui di mana pun. Berbeda dengan pengikut Syi’ah yang ralatif lebih sedikit. Terlepas dari sedikit dan polemik soal hadits Ghadir Khum, adanya golongan Syi’ah sebagai golongan terbesar kedua dunia Islam merupakan realitas tak terbantahkan dalam dunia Islam. Adanya kenyataan kemenangan revolusi Iran merupakan titik balik perkembangan Islam sedunia, yaitu dengan dirasakannya secara nyata kehadiran Syi’isme. Di masa lalu, certia tentang Syi’ah selalu diwarnai kegagalan demi kegagalan, namun keberadaan mereka terasa amat dalam degan beberapa keberhasilan atau hampir keberhasilan yang mereka alami. Revolusi Abbasiyah yang mampu menghabisi kaum Ummayyah berhasil gemilang karena dukungan kaum Syi’ah meskipun akhirnya kaum Abbasiyah lebih suka kepada kelompok sunni.

Saat ini yang diperlukan oleh umat Islam adalah saling membina jembatan pengertian antar masing-masing kelompok. Mereka harus belajar saling menerima eksistensi kelompok masing-masing yang merupakan realitas sejarah Islam. Mereka harus berani melepaskan trauma politik masa lalu yang seringkali berakhir dengan pertikaian antar sesama muslim. Kelebihan dan kekurangan pasti ada dalam setiap kelompok dan kita dituntut untuk menerima kenyataan itu apa adanya. Wallaju ‘aklam bissowab..

Ditulis oleh Adi Prayitno