Posted on 16 April 2007 » Category : Economy » Hit: 1264
DPR Desak Pemerintah Terbitkan PP Penanaman Modal

JAKARTA, Investor Daily -- Komisi VI DPR meminta peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan UU Penanaman Modal secepatnya diterbitkan. PP itu diperlukan sebagai jaminan bagi investor, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

PP yang ditunggu kalangan dunia usaha itu antara lain menyangkut penguatan kelembaga Badan Koordiansi Penanaman Modal (BKPM), kriteria dan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan, serta tentang tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu.

Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun Investor Daily dari Ketua Komisi VI DPR Didiek J Rachbini, anggota Komisi VI DPR Hasto Kristiyanto dan Zulkieflimansyah, serta Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Mereka dihubungi di Jakarta, Senin (9/4), sehubungan dengan janji pemerintah mengeluarkan PP turunan UU PM sebulan setelah UU itu disahkan.

Didiek Rachbini mengatakan, pemerintah harus secepatnya mengeluarkan PP untuk melengkapi UU Penanaman Modal (UU PM) yang disahkan pada 29 Maret 2007. "UU PM perlu dilengkapi untuk menyakinkan dunia usaha," ujarnya.

Menurut Didiek, dengan disahkannya UU PM, segala peraturan lain yang terkait dengan investasi otomatis tidak berlaku lagi, misalnya Keppres No 103 Tahun 2001 jo Perpres No 64 Tahun 2005 tentang Kedudukan dan Kewenangan BKPM. Keppres dan perpres itu menetapkan BKPM termasuk dalam lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) di bawah koordinasi Departemen Perdagangan (Depdag).

Mengenai kelembagaan BKPM, UU PM Bab XII Pasal 27 menyatakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dilakukan BKPM dan dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Menurut anggota Komisi VI DPR Hasto Kristiyanto, DPR menyadari sepenuhnya bahwa proses pembuatan PP sebagai turunan UU PM merupakan hak pemerintah. Namun, DPR mengimbau pemerintah secepatnya mengeluarkan PP tersebut. “Itu untuk menarik minat sekaligus menjamin investor,” ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR Zulkieflimansyah menambahkan, untuk menyingkirkan kesan proliberal dan lebih mendukung investor asing, pemerintah harus segera menerbitkan PP, khususnya tentang penguatan kelembagaan BKPM dan daftar negatif investasi.

"Dalam membuat rumusan PP, BKPM juga harus dilibatkan. Kalau tidak dilibatkan, tidak ada manfaatnya lembaga tersebut diperkuat. Ada kesan, BKPM kurang dilibatkan," tandasnya.

Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengungkapkan, pemerintah berjanji mengeluarkan PP sebagai turunan UU PM paling lambat satu bulan setelah UU PM. Ini berarti, paling lambat 30 April 2007 seharusnya PP sebagai turunan UU PM terbit dan diberlakukan.

"Semakin cepat PP turunan UU PM diterbitkan akan semakin baik. Dengan begitu, investor tidak perlu menunggu berlama-lama soal kepastian hukum dan jaminan pemerintah," katanya.

Dunia usaha, menurut Sofjan, perlu segera mengetahui sektor mana saja yang terbuka dan tertutup untuk investasi, berikut insentif yang akan diberikan pemerintah.