Posted on 15 Maret 2007 » Category : Economy » Hit: 1099
Pembahasan RUU PM: DPR PEMERINTAH sepakati Lima Fasilitas Bagi Investor

JAKARTA - DPR dan pemerintah telah satu suara soal rumusan pemberian lima fasilitas bagi penaman modal dalam Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (RUU PM), baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat Panja RUU PM antara DPR dan pemerintah melalui koordinasi Departemen Perdagangan (Depdag) yang digelar di Jakarta, Rabu sore (14/3). Dengan demikian, tinggal usulan DPR agar status kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi setingkat menteri yang belum disetujui pemerintah.

Informasi yang dihimpun Investor Daily mengungkapkan, fasilitas yang akan diberikan pemerintah antara lain pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu tertentu, serta pengurangan PPh badan dalam jumlah dan waktu tertentu.

Fasilitas lainnya adalah pembebasan atau keringanan Bea Masuk (BM) barang modal, mesin, atau peralatan bagi keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri serta pembebasan atau keringanan BM bahan baku atau bahan penolong bagi keperluan produksi jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.

Itu belum termasuk pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor atau perolehan barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Juga fasilitas keringanan Pajak Bumi Bangunan (PBB), pajak daerah, dan retribusi, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah, daerah, dan kawasan tertentu.

Berdasarkan rumusan yang disepakati, pemnerintah akan memberikan fasilitas kepada penanam modal yang memenuhi salah satu dari sejumlah kriteria, yakni berada di daerah terpencil, tertinggal, dan di perbatasan, menyerap banyak tenaga kerja, termasuk skala prioritas tinggi, pembangunan infrastruktur, dan yang melakukan alih teknologi.

Kriteria lainnya yaitu industri pionir, menjalin kerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta yang menggunakan barang modal atau mesin perlatan yang diproduksi di dalam negeri.

Anggota Panja RUU PM Irmadi Lubis kepada Investor Daily mengatakan, penanam modal yang usahanya sedang berjalan akan diberikan fasilitas khusus berupa keringanan bea masuk untuk impor barang modal atau alat produksi lainnya yang ditujukan untuk peremajaan.

"Sejumlah usulan DPR, antara lain agar fasilitas serupa diberikan kepada usaha berorientasi ekspor dan berorientasi substitusi impor akan dimasukkan dalam usaha dengan skala prioritas tinggi. Jadi, tinggal satu pembahasan lagi antara DPR dan pemenrintah, yakni mengenai status kepala BPKM setingkat menteri," paparnya.

Tidak Proasing

Ketua Komisi VI DPR yang juga Ketua Pansus RUU PM Didiek J Rachbini membantah draf RUU PM yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah proliberalisme dan lebih mengutamakan PMA dibanding PMDN.

"Salah bila menilai RUU PM proasing dan tidak memperhatikan kepentingan nasional. Soalnya, draf RYY PM mengatur jenis usaha dan bentuk insentif yang akan diberikan kepada PMA," ujar Didiek.

Hal senada ditegaskan anggota Panja RUU PM dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Zulkiflimansyah. Menurut dia, pihak-pihak yang kontra terhadap RUU PM kemungkinan hanya melihat draf RUU PM hasil rumusan pemerintah.Pihak yang kontra, misalnya, menilai draf RUU PM tidak mengatur perizinan PMA. Padahal, draf RUU PM yang pembahasannya sudah mencapai 80% mengatur secara jelas izin dan pemberian izin bagi PMA. (c99)

Fasilitas yang Akan Diberikan Pemerintah Berdasarkan RUU PM

1. Pembebasan PPh badan dalam jangka waktu tertentu, serta pengurangan PPh badan dalam jumlah dan waktu tertentu.

2. Pembebasan atau keringanan Bea Masuk (BM) barang modal, mesin, atau peralatan bagi keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

3. Pembebasan atau keringanan BM bahan baku atau bahan penolong bagi keperluan produksi jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.

4. Pembebasan atau panangguhan PPN impor atay perolehan barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.

5. Keringanan PBB, pajak daerah, dan retribusi, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah, daerah, atau kawasan tertentu.