Posted on 07 Maret 2007 » Category : Economy » Hit: 1733
Kepala BKPM M Lutfi : Investor Dalam Negeri Harus Jadi 'Raja' di Tanah Air

Jakarta- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi berharap penanaman modal dalam negeri (PMDN) bisa menjadi 'raja' di Tanah Air. Sedangkan mengenai kelembagaan BKPM dan status kepala BKPM, seperti yang tertuang dalam RUU Penanaman Modal, ia menyerahkan sepenuhnya kepada DPR dan pemerintah.

"Untuk soal kelembagaan BKPM saya tidak bisa berkomentar, biar hal tersebut diputuskan oleh yang berwenang," ujar Lutfi kepada Investor Daily di sela raker RUU Minerba antara Komisi VII DPR dan Dirjen Minerbapabum, deputi Menneg BUMN dan kepala BKPM, di Jakarta, Rabu (28/2).

Sementara itu, mengenai rencana pemberian fasilitas bagi penanaman modal baik bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun untuk penanaman modal asing (PMA) seperti yang terdapat dalam RUU Penanaman Modal, menurut Lutfi, BKPM mendukung penuh hal tersebut. Hanya saja, BKPM berharap, stimulan yang tertuang dalam RUU Penanaman Modal dapat mendorong PMDN untuk menjadi 'raja' di daerah dan di negaranya sendiri.

Karena itu, lanjut dia, BKPM akan lebih mendorong PMDN. Hanya saja, BKPM tidak bisa lagi membedakan pelayanan berinvestasi antara PMDN dan PMA.

Anggota Panja DPR tentang RUU Penanaman Modal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Zulkieflimansyah mengatakan, seluruh fraksi di DPR telah menyepakati kelembagaan BKPM setingkat menteri, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Persoalan kelembagaan dalam RUU Penanaman Modal sudah disepakati. Hal itu untuk mengoptimalkan peran dan fungsi BKPM. Karena itu BKPM harus dipimpin oleh pejabat setingkat menteri dan mengenai hal ini tidak bertentangan dengan RUU Kementerian Negara karena memang presiden berhak mengangkat menteri-menteri khusus, seperti menteri Penanaman Modal," ujar Zulkieflimansyah.

Hanya saja, dia melanjutkan, kesepakatan tentang kepala BKPM setingkat menteri adalah kesepakatan fraksi-fraksi di DPR. Hanya saja hal tersebut akan kembali dibahas oleh pemerintah.

Anggota Panja RUU Penanaman Modal dari Fraksi PDI Perjuangan Hasto Kristianto menambahkan, mengenai status kepala BKPM akan kembali dibahas antara DPR dan pemerintah, yang akan diwakili pejabat dari Departemen Perdagangan.

"Saat ini masih dalam tahap sinkronisasi, karena itu maka hal–hal yang masih belum disepakati, seperti soal status kepala BKPM akan kembali dibahas antara DPR dan menteri Perdagangan. Soal pemberian fasilitas akan berlaku bagi semua sektor industri," ujar Hasto. (c99)

Sumber : Investor Daily 1 Maret 2007