Posted on 28 Februari 2007 » Category : Economy » Hit: 1123
Menyelamatkan Garuda Indonesia

PT Garuda Indonesia sedang di ambang krisis yang cukup serius. Salah satu perusahaan negara (BUMN) ini memiliki beban utang hingga mencapai US$800 juta. Utang tersebut merupakan akumulasi krisis yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Utang yang menjerat perusahaan penerbangan ini merupakan salah satu kesalahan manajemen (mismanagement) yang melingkupinya. Beberapa kesalahan lainnya antara lain soal pengelolaan keagenan yang menyeleweng. Dalam laporan akhir tahun 2006 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan adanya proses perjanjian pengelolaan keagenan antara PT Garuda Indonesia Airways dengan billing settlement plant (BSP) Indonesia yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Pelaksanaannya juga menyimpang dari perjanjian, sehingga Garuda terbebani piutang yang berpotensi macet sebesar Rp14,01 miliar.

Verifikasi BPK atas ptagihan Garuda mengenai transaksi penjualan cargo kepada PT Sungai Gemuruh (SGR) periode Maret 2004-Juli 2005 tidak berjalan efekif. Akibatnya, Garuda kehilangan pendapatan sebesar Rp12,95 miliar.

Selain menyisakan masalah KKN di masa Orde Baru, kebijakan pemerintah sekarang yang membuka udara di seluruh kawasan Tanah Air bagi penerbangan domestik dan mancanegara, membuat Garuda Indonesia kian terpuruk. Berbagai maskapai penerbangan, domestik dan asing, berlomba-lomba membuka layanan penerbangan dengan kompetisi customer service yang sangat ketat seperti soal harga tiket yang lebih, bonus, dan kenyamanan dalam pesawat.

"Karena itu perlu reformasi atas perusahaan Garuda Indonesia. Salah satunya adalah dengan menerapkan good corporate governance yang dicerminkan melalui akuntability and transparancy,” kata anggota Komisi VI Zulkieflimansyah. Zul—sapaan akrab Zulkieflimansya—setuju dengan rencana pemerintah melalui kementerian BUMN untuk melakukan priatisasi atas sejumlah perusahaan milik negara yang bermasalah seperti Garuda.

Hanya saja, dalam proses dan pelaksanaan privatisasi, Zul berharap dilakukan melalui tender terbuka. Pemerintah, katanya, diperbolehkan mengundang berbagai pihak yang kompeten dan memiliki track record yang baik untuk turut serta dalam pembenahan Garuda. Ia tak menolak kehadiran investor asing, asalkan semangat nasionalisme bangsa ini tak hilang.

(Admin. Dari berbagai sumber).