Posted on 22 Februari 2007 » Category : Economy » Hit: 1343
RUU Penanaman Modal Selesai Akhir Februari, DPR Minta BKPM Jadi Kementerian

JAKARTA, Investor Daily.

Tim Pansus DPR tentang RUU Penanaman Modal tidak bisa menyelesaikan RUU itu pada awal Februari ini. Tim Pansus DPR dan pemerintah belum bersepakat tentang tiga hal dari RUU yang ditunggu kalangan pengusaha itu, yakni soal kelembagaan BKPM, pemberian fasilitas, dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah terkait otonomi daerah (otda).

Sejumlah anggota Pansus Komisi VI DPR bahkan telah bersepakat untuk memperkuat kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tujuannya adalah agar nilai investasi Indonesia, baik penanaman modal dalam negeri (PMDA) maupun penanaman modal asing (PMA) meningkat. "UU Penanaman Modal ini ditargetkan selesai akhir Februari ini," ujar anggota Komisi VI DPR Zulkiflimansyah.

Anggota DPR yang menyatakan telah bersepakat itu antara lain Zulkiflimansyah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Hasto Kristanto dari Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP), Muhammad Konas dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD), Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), dan Rambe Kamarul Zaman serta Anwir Dainy Tara dari Fraksi Partai Golkar (FPG). Mereka ditemui Investor Daily dan beberapa di antaranya menyampaikan pendapatnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI dengan BKPM di Jakarta, Senin (5/2).

Zulkiflimansyah mengatakan, secara umum, isi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal sudah disepakati antara tim kecil DPR dan pemerintah, dan cuma menyisahkan tiga hal yang masih harus dibahas dan disepakati antara DPR dan pemerintah. Ketiga hal itu adalah kelembagaan BKPM, pemberian fasilitas, dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah terkait otda. "Ketiga hal ini pembahasannya akan dilanjutkan di Panitia Kerja (Panja). UU ini sangat penting bagi perbaikan investasi, sehingga diharapkan dapat ditemukan kesepahaman pandangan. Misalnya, mengenai BKPM. Lembaga ini harus diperkuat mengenai kedudukannya," ujar Zulkiflimasyah.

Rambe Kamarulzaman menambahkan, UU Penanaman Modal diharapkan bisa memberikan arah investasi. Karena itu, BKPM nantinya ditugaskan untuk membuat peta investasi. Dengan dasar itulah, kedudukannnya harus diperkuat. Hasto mengatakan, hampir seluruh fraksi menyepakati penguatan kelembagaan BKPM menjadi kementerian untuk meningkatkan arah dan nilai investasi Indonesia. Muhammad Konas menambahkan, bahasa memperkuat kelembagaan BKPM harus diperjelas oleh pemerintah karena bentuknya bisa saja lembaga nondepartemen.

Usulan pembentukan Kementerian BKPM akan dibahas oleh Tim Pansus Pembentukan Kementerian yang juga di bawah Komisi VI DPR. Siapkan Rumusan Sementara itu, Kepala BKPM Muhammad Lutfi tidak berkomentar mengenai kelembagaan BKPM itu. Ia hanya mengomentari soal RUU Penanaman Modal. Pihaknya telah membuat rumusan untuk mengantisipasi diundangkannya UU Penanaman Modal, Rumusan itu antara lain menyiapkan norma dan standar pembagian urusan pemerintah bidang penanaman modal sebagai petunjuk teknis pemerintah daerah (pemda) melaksanakan urusan di bidang penanaman modal. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan norma dan standar dalam penyusunan perencanaan penanaman modal daerah dan penentuan komiditi unggulan. "Sedangkan untuk norma dan standar pelayanan perizinan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, kami masih menunggu diundangkannya UU Penanaman Modal baru yang diharapkan mengatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, termasuk mengenai prosedur perizinan penanaman modal," kata Lutfi.

Dalam rangka menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kepemilikan Saham Asing pada pengelolaan sumber daya alam dan bidang usaha yang menguasai hajat hidup, kami telah mengimpun usulan dari departemen/instansi teknis terkait. Itu mencakup sektor perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, kesehatan, serta komunikasi dan informasi. BKPM bersama instansi teknis terkait, kata Lutfi, telah mengidentifikasi bidang-bidang usaha yang merupakan prioritas tinggi dalam skala nasional. Hasil kajian itu telah disampaikan ke Departemen Keuangan dan telah dijadikan bahan untuk penetapan bidang-bidang usaha yang tercantum dalam PP No 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu. "Perlu kami informasikan, PP No 1/2007 itu belum menampung seluruh bidang usaha unggulan/prioritas yang kami usulkan, seperti industri CPO menjadi minyak goreng, industri pengolahan biji kakao dan industri oil refinery," kata dia.

Berkaitan dengan rancangan standard operating procedure (SOP) untuk pelayanan investasi, lanjut Lutfi, BKPM telah mendesain pola pelayanan terpadu dengan memperkenalkan system front office dan back office sehingga tidak ada kontak langsung antara investor dengan pejabat back office. "Sekarang, penyelesaian permohonan persetujuan penanaman modal dapat selesai rata-rata lima hari," kata Lutfi.

(c99)