Posted on 06 Februari 2007 » Category : Economy » Hit: 991
Pembenahan Kemudahan Berinvestasi : Dunia Usaha Minta Birokrasi Di Efisiensikan

Jakarta- Dunia usaha tidak dilibatkan dalam pembenahan kemudahan berinvestasi (doing business) yang tengah dilakukan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara (PAN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Meski demikian, kalangan pengusaha dan DPR mendukung dan menyambut baik langkah itu. Kalangan dunia usaha telah menyiapkan masukan.

Demikian rangkuman pendapat yang dihimpuninvestor daily dari ketua umum asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanadi, beberapa anggota komisi VI DPR, dan pengamat ekonomi Faisal Basri. Mereka diminta keterangan, senin (29/1),berkaitan dengan survei Bank Dunia terbaru yang telah dituangkan dalam laporan berjudul doing business 2007 : How to reform.(Investor Daily,selasa,30/1).

Sofjan mengatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap setiap upaya perbaikan iklim investasi, Apindo telah menyampaikan rumusan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Rumusan itu telah kami sampaikan beberapa waktu lalu. Rumusan yang kami usulkan adalah adanya pembangunan infrastruktur di seluruh daerah, menurunkan biaya yang tinggi, mengubah UU yang terkait dengan investasi dan mengefisienkan birokrasi, ujar Sofjan.

Dalam laporan Bank Dunia itu disebutkan, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia turun dari peringkat 131 pada 2006 menjadi 135 pada 2007. peringkat RI berada di bawah India (134), Flipina (126), Vietnam (104), Cina (93), Malaysia (25), Thailand (18), dan Singapura (1). Namun, peringkat RI masih lebih baik disbanding Kamboja (143), Laos (159), dan beberapa negara di afrika. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan kepada kementerian PAN dan BKPM untuk membenahi kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Sekertaris Utama Kepala BKPM Yusan mengatakan, rapat-rapat untuk membahas masalah pembenahan kemudahan berinvestasi itu sedang dilakukan. Setelah drafnya rampung, hasilnya akan dibicarakan dengan dunia usaha. Kementerian PAN dan BKPM juga siap menampung masukan dari berbagai pihak tentang langkah pembenahan itu.

Anggota komisi VI DPR Irmadi Lubis mengatakan, bagi dunia usaha, yang paling penting adalah memberi kepastian dan jaminan dalam berusaha. Penurunan peringkat kemudahan berinvestasi itu salah satunya adalah karena tidak jelasnya masalah kepastian dan jaminan dalam berusaha. Jadi, apa yang tengah dilakukan BKPM dan kementerian PAN itu hanya salah satu elemen dan baru membenahi sub subnya, ujar anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDI perjuangan itu.

Sinkronisasi kebijakan

Sementara itu, anggota panitia khusus RUU Penanaman Modal DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Zulkieflimansyah menambahkan, meningkatkan jaminan berinvestasi itu dalam bentuk peraturan yang jelas dan mengikat. Selian jaminan, masalah yang tidak kalah penting untuk dibenahi adalah koordinasi dijajaran pemerintah. Saat ini, koordinasi antar lembaga pemerintah tidak berjalan dengan baiksehingga keluar kebijakan yang keluar tidak sinkron satu sama lain.

Zulkiflimansyah mencontohkan, program yang dibuat departemen Perindustrian tidak di respon baik oleh departemen perdagangan. Itu tampak dalam pembahasan RUU Penanaman Modal. Ia tidak menyebutkan, Poin mana dari RUU itu yang terjadi kesalahpahaman antar kedua departemen, yang dulu satu itu. Selama di level pengambil kebijakan belum padu dan kuat, upaya menaikkan peringkat kemudahan berinvestasi itu akan menjadi sulit.

Selain itu, ada juga persoalan biaya siluman pada setiap pengurusan izin, persoalan perburuhan yang didalamnya terkait masalah pekerja dan serikat pekerja, soal pertahanan dan otonomi daerah (otoda). Hal-hal itulah yang membuat investor engan masuk. Karena itu, yang harus dilakukan saat ini bukan sekedar promotion board, tapi investment board, kata dia.

Sementara itu, faisal basri mengatakan, untuk memperbaiki dan meningkatkan peringkat Indonesia dalam doing business adalah membuat rumusan pengurangan izin. ingat!, Bukan sekedar disatukannya izin, tapi izin tersebut dikurangi dan proses pengurusanya dipercepat, ujar Faisal.

Ia tidak setuju dengan keinginan berbagai pihak, termasuk fraksi-fraksi di DPR yang menginginkan BKPM diperkuat menjadi setingkat menteri. Saat ini, BKPM berada di bawah Departemen Perdangangan. Itu tidak perlu dan tidak usah. Lebih baik BKPM dikembalikan fungsi aslinya untuk melakukan promosi dan melayani bukan untuk mengurusi perizinan, katanya.

Sumber Investor Daily Edisi Rabu 31 Januari 2007