Jakarta poll not an easy choice to make

As the Jakarta gubernatorial election looms, our attention has once again been drawn to the old question of the compatibility of Islam and democracy. The election has been painted as an example of the typical struggle between the Islamist and secular-nationalist camps in Indonesian political history.

This is because the PKS (Prosperous Justice Party), a party with an openly Islamist identity, is supporting one of the two candidates competing for the post of Jakarta's next governor. The other candidate is supported by a range of political parties, apparently representing the nationalist, secular, Islamist, and pluralist ideals of Indonesians.

A recent opinion piece...

Sebagai bagian dari kegiatan reses, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Banten II, Dr. Zulkieflimansyah kali ini menyambangi konstituennya di bilangan Ciputat untuk memberikan Taujih (arahan) Politik. Pengarahan politik itu disampaikan Dr. Zul guna membekali Pengurus Ranting PKS Ciputat Timur yang saat itu dilantik di Aula Kelurahan Pisangan, Ahad (5/8).

Dengan didampingi istri dan dua anaknya, Dr Zul berpesan agar kader-kader PKS Ciputat, khususnya Ciputat Timur untuk terus semangat berjuang guna merebut amanah kekuasaan di masa yang akan datang. Dr. Zul menilai, Ciputat merupkan daerah strategis karena jumlah penduduknya paling banyak.

"Ciputat itu merupakan salah satu daerah yang pemilihnya paling banyak...

(DETIK) Jakarta - Hasil quick count sejumlah lembaga survei menyebut kemenangan Fauzi-Prijanto tak terelakkan lagi. Namun Koalisi Partai yang mengusungnya dinilai telah kalah.

Hal ini disampaikan fungsionaris DPP PKS yang juga wakil ketua FPKS DPR Zulkieflimansyah kepada detikcom, Kamis (9/8/2007).

"Fauzi menang, tapi PKS juga menang. Yang kalah adalah Koalisi Partai," ujar pria yang akrab disapa Zul itu.

Menurut dia, di tengah keraguan banyak pihak, PKS berani mengusung salah satu kadernya sebagai calon pemimpin DKI. Jumlah suara yang dihasilkan pun cukup signifikan.

"Hasil Pilkada DKI akan semakin membakar semangat kami untuk semakin mantap berjuang, bahwa berpolitik dengan kerja keras, memungkinkan hasil yang optimal," ujarnya....

A public debate about the role of Islamist political parties in Indonesia is indeed a healthy sign that our new democratic space is thriving. I cannot agree more with Jusuf Wanandi's argument (The debate continues -- how democratic is the PKS?, The Jakarta Post, Aug. 6, 2007) that open dialog on these questions should be allowed and even encouraged.

If there are serious doubts, concerns or questions about the Prosperous Justice Party (PKS), or any other Islamist political movement, they should be aired openly, as has been done here. Only then can there be an opportunity for an open and fair...

Kegiatan pertambangan dalam dua dekade terakhir ini semakin menarik perhatian banyak pihak, khususnya para aktivis gerakan lingkungan hidup dan jaringan LSM advokasi HAM. Hal ini disebabkan adanya paradoks dalam kegiatan eksplorasi pertambangan yang seringkali berbenturan dengan kepentingan konservasi sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dampak langsung kegiatan pertambangan, khususnya pertambangan emas dan tembaga diantaranya kerusakan ekologis seperti berkurangnya debit air sungai dan tanah, pencemaran air laut, kerusakan hutan hingga sedimentasi tanah masih menjadi masalah yang belum terpecahkan secara tuntas.

Fakta yang paling merisaukan kini adalah dampak buruk berantai dalam jangka panjang. Intensitas dampak eksplorasi pertambangan...

(JATAM, 15/08/07) Terik siang itu, tak dihiraukan Saidi (51th), untuk mengunjungi tambaknya yang terletak di sebelah utara kali Porong, desa Permisan – sekitar satu jam dari Surabaya. Setahun terakhir – sejak lumpur Lapindo meluap, hasil tambaknya menurun drastis.

Sebelum itu, setidaknya 6 kwintal hingga 1 ton udang windu bisa dipanennya dari 5 ha tambaknya. "Sekarang bisa panen 2 hingga 3 kwintal saja sudah syukur", katanya. Permisan, salah satu desa yang menjadi korban Lapindo berikutnya.

Setelah ulang tahun pertamanya - semburan lumpur Lapindo meluas ke desa Kali Tengah. Tak hanya itu, krisis air sudah mulai dirasakan warga pada...

Tempo Interaktif, Rabu, 25 Juli 2007 | 19:11 WIB

Konversi minyak tanah ke elpiji (liquefied petroleum gas) ternyata kedodoran. Daerah-daerah yang menjadi target konversi mengeluh karena tiba-tiba minyak tanah menghilang. Jikapun ada, harganya mahal, sekitar Rp 6.000-an, karena tak ada lagi subsidi. Di berbagai wilayah di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, banyak rakyat miskin dan pedagang kecil kelabakan karena depo minyak menghilang. Padahal minyak tanah masih sangat dibutuhkan rakyat miskin yang tak mampu membeli gas, meski tabung gas berisi 3 kilogram elpiji sudah diberikan gratis oleh pemerintah.

Kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji itu memang bertujuan baik, yaitu mengurangi subsidi minyak tanah...

JAKARTA: Setelah meminta menurunkan shortfall pendapatan negara di APBN-P 2007 melalui pos penerimaan perpajakan, parlemen kini mendesak pemerintah melakukan hal yang sama pada pos PNBP migas melalui pengurangan biaya penggantian produksi migas.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR A. Zawawi Hafiz (F-PG) menyatakan besaran biaya penggantian (cost recovery) migas tahun ini sudah mencapai 30% senilai US$10,4 miliar dari total penerimaan kotor senilai US$35 miliar. (lihat tabel)

"Kalau saja cost recovery migas bisa turun 20%, ada tambahan sekitar Rp20 triliun untuk APBN. Dan untuk ini pemerintah harus tegas, bikin peraturan untuk tentukan mana yang bisa masuk cost dan mana yang tidak. Jangan diambangkan terus,"...

Oleh Farida Indriani

Dalam kurun waktu 20 tahun belakangan ini, wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir terus-menerus mengalami perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi terdapat pihak yang menolak; sementara di lain sisi terdapat pihak yang menerima pembangunan PLTN di Indonesia. Pihak yang menolak pada dasarnya beranggapan karena kekhawatiran atas ancaman kebocoran dan radiasi nuklir.

Alasan yang dikemukakan, kondisi wilayah Indonesia yang secara geologis berbahaya bagi pembangunan PLTN (karena termasuk negara kepulauan yang rentan terhadap gempa dan gelombang laut atau tsunami), adanya dampak negatif PLTN terhadap lingkungan fisik dan sosial; keraguan terhadap kompetensi tenaga ahli Indonesia...

JAKARTA, KOMPAS, 21 Agustus 2007 –Lembaga IlnuPengetahuan Indonesia atau LIPI mengkritik,upaya peduli sains oleh pemerintah saat ini masih ambigu atau belum memiliki kejelasan. Demikian diungkapkan pejabat lembaga LIPI, Senin (20/8) di Jakarta.

Pendapat tersebut dikemukakan menanggapi pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pidato tersebut, Presiden sama sekali tidak menyinggung peranan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kelangsungannya di masa mendatang. Pada pidato tersebut tidak disebut kata ″iptek″.

Wakil kepala LIPI Lukman Hakim mengemukakan, padahal pada peringatan Hari Kemerdakaan Ke-62 RI, Presiden menganugerahi Bintang Jasa Utama kepada Kepala LIPI Umar Anggara Jenie dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Said Djauharsyah Jenie pada...

sebuah kisah.........

Seorang pemuda belia dari kabilah Aslam sedang termenung sendirian agaknya dia sedang sibuk memikirkan sesuatu yang membebani hatinya. Pemuda itu bertubuh kuat, gagah, penuh gairah untuk menghadapi masa depan yang penuh berbagai tantangan. Badannya tegap dan kuat, sanggup untuk dihadapkan pada perjuangan seperti yang sedang dilakukan oleh yang lain, jihad fisabilillah. Adakah jalan yang lebih afdol dan lebih mulia dari jihad fisabilillah..? Rasa-rasanya tak ada. Sebab itulah satu-satunya jalan jika memang benar-benar telah menjadi tujuan dan niat suci untuk mencari restu dan ridho Allah SWT. "Demi Allah, inilah satu kesempatan yang sangat baik", kata hati pemuda itu. Yah,.....sebab disana,...

Oleh BHS/ISM
Niriah.com/28 Agustus 2007

Dewan Syariah Nasional (DSN) masih meminta penjelasan tentang peraturan dan penerbitan peraturan kriteria dan penerbitan daftar efek syariah yang akan dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Salah satu yang masih membutuhkan penjelasan adalah soal kehalalan waran dan option. Pembahasan soal itu hingga kini masih berlangsung di internal DSN.

Waran adalah semacam hak atau kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli suatu aset dasar pada saat option jatuh tempo dengan harga yang telah ditetapkan di awal kontrak. Aset dasar pada sebuah waran adalah saham.

"Waran biasanya diperjanjikan untuk bisa di-exercise dalam hitungan tahunan inilah yang menyentuh esensi...

SEOUL,SENIN- Sebagian anak sekolah di Korea Selatan kini semakin malas mengerjakan PR. Surat kabar Korea Times, Senin (27/8), menuliskan, banyak anak sekolah yang memilih membuka situs-situs yang menawarkan jasa pengerjaan PR dengan bayaran.

"Saya harus menulis tiga cerita dalam bahasa Inggris akhir pekan ini. Saya benar-benar tidak bisa menulisnya. Siapa yang bisa mengerjakan tulisan itu buat saya dan berapa biaya yang harus saya bayar?" tulis seorang siswa berusia 12 tahun yang dia kirim ke sebuah situs.

Menurut Korea Times, ada sebuah portal yang berisi daftar 500 situs penyedia jasa pengerjaan PR. Mereka menetapkan tarif 8000 won (sekitarRp. 80.000) hingga 10.000 won...

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai calon presiden/wakil presiden berusia sekitar 60 tahun akan sulit dijual dalam Pemilu Presiden/Wapres Tahun 2009. "Beberapa tokoh yang berumur tidak lebih dari 50 tahun lebih pantas untuk maju," kata Presiden Tifatul Sembiring seusai Temu Kader dan Simpatisan PKS di Kabupaten Kutai Kartanegara, kalimantan Timur, Sabtu (25/8) di Tenggarong. (BRO)

Kompas, Senin, 27 Agustus 2007. ...

Fraksi-PKS Online: Pengelolaan zakat yang optimal dapat memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Lembaga yang konsen memberikan pendidikan dan pelatihan pengelolaan zakat perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah.

Saat menerima peserta pendidikan Institut Manajemen Zakat (IMZ) di Kantor FPKS DPR-RI, kemarin, Wakil Ketua FPKS Zulkieflimansyah menyatakan, sebenarnya bangsa Indonesia, khususnya umat Islam memiliki instrumen yang sangat baik untuk menyelesaikan problem pengangguran, kemiskinan, dan keterbelakangan. Sayangnya, zakat belum digarap secara serius.

"Kiprah teman-teman ke depan diharapkan mampu menyelesaikan masalah mendasar ini. Sehingga program pengentasan kemiskinan bisa diwujudkan," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Aan Rohana mengatakan, bila IMZ ingin memiliki prospek pendidikan yang bagus harus...