"Untuk soal kelembagaan BKPM saya tidak bisa berkomentar, biar hal tersebut diputuskan oleh yang berwenang," ujar Lutfi kepada Investor Daily di sela raker RUU Minerba antara Komisi VII DPR dan Dirjen Minerbapabum, deputi Menneg BUMN dan kepala BKPM, di Jakarta, Rabu (28/2).
Sementara itu, mengenai rencana pemberian fasilitas bagi penanaman modal baik bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun...
Van Zorge Report: What do you see as the main points that differentiate the PKS from...
Depdag berkukuh bahwa pemberian fasilitas bagi dunia usaha cukup diatur Peraturan Pemerintah (PP) No 1 dan No 7 Tahun 2007. Sebaliknya, DPR berkeras bahwa pemberian fasilitas bagi penanaman modal dan penguatan kelembagaan BKPM harus diatur UU.
Menurut Sekjen Depdag Hatanto Rekso Dipoetro, pemberian fasilitas bagi dunia usaha cukup diatur PP. "Pemberian fasilitas kan sudah diatur dalam PP No. 1 Tahun 2007. Meski tidak dengan kalimat-kalimat seperti dalam RUU Penanaman Modal, kan fasilitasnya sudah diberikan," ujar Hatanto usai rapat Panja...
"Untuk masalah pemberian fasilitas sudah tidak ada masalah. Kami sudah sepakat," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menanggapi rumusan fasilitas dalam RUU Penanaman Modal (RUU PM) yang belum disepakati pemerintah, Mari mengataka, hal itu masih dibahas DPR dan pemerintah. "Dalam draf awal RUU PM pun sudah ada pemberian insentif. Jadi, kami pasti setuju. Tinggal masalah detail dan bentuknya. Materinya sedang dibahas, "ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini rumusan pemberian insentif bagi PMDN maupun...
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat Panja RUU PM antara DPR dan pemerintah melalui koordinasi Departemen Perdagangan (Depdag) yang digelar di Jakarta, Rabu sore (14/3). Dengan demikian, tinggal usulan DPR agar status kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi setingkat menteri yang belum disetujui pemerintah.
Informasi yang dihimpun Investor Daily mengungkapkan, fasilitas yang akan diberikan pemerintah antara lain pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu tertentu, serta pengurangan...
Menanggapi isu reshuffle kabinet indonesia bersatu, wakil ketua fraksi PKS DR. Zulkieflimansyah, SE. MSc dalam jumpa pers digedung nusantara III DPR RI, Jakarta, Rabu (14/3/2007) mengatakan bahwasanya reshuffle kabinet bukan hal yang urgen dilakukan oleh presiden SBY dan Wapres JK, jika ingin memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia, hal yang harus dilakukan adalah memperbaiki managemen pemerintah terutama koordinasi ditingkat menteri, karena sudah menjadi hal yang umum kita ketahui bersama, antar sesama menteri menonjolkan ego sektoralnya sehingga komunikasi dan koordinasi antar menteri tidak berjalan dengan baik, selain itu sektor riil harus berjalan, barulah persoalan...
Meski ada risikonya, reshuffle itu pilihan terbaik.
JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tidak keberatan jika kader PKS yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu di-reshuffle. Sebab, bila mana selama ini memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap kader-kader PKS kurang mampu bekerja dengan baik sebagai menteri, PKS mempersilakan Presien mengambil langkah pergantian. Apalagi, reshuffle itu merupakan hak prerogatifnya.
"Kami tidak keberatan karena kader PKS yang masuk pemerintahan bukan lagi milik PKS," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Zulkieflimansyah, di Jakarta, Rabu (14/3).
Meski tak keberatan jika kadernya direshuffle, Zulkieflimansyah menyatakan, sebaiknya kalangan di DPR dan partai politik tidak 'menghukum' para menteri...
"Kami sedikit geli mendengar koalisi bersama tersebut muncul karena PKS adalah musuh ideologi bersama," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Zulkieflimansyah kepada detikcom, Kamis (15/3/2007).
Zul menegaskan, musuh bersama bangsa Indonesia adalah kemiskinan, pengangguran dan standar hidup yang rendah. Menurut dia, generasi muda PKS adalah mantan aktivis kampus yang kenyang asam garam ideologi.
"Pengalaman ini mengantarkan kami pada kesimpulan bahwa Indonesia plural, heterogen dan penuh toleransi adalah keniscayaan yang tak terkira," ujarnya.(ken/nrl)
Muhammad Nur Hayid
(Sumber: detik.com...
"Kita serahkan karena ada yang lebih kuasa dari segalanya," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Zulkieflimansyah kepada detikcom, Kamis (15/3/2007).
Zul menegaskan, jika dapat memenangkan Pilkada DKI Jakarta, PKS berjanji akan mengemban tugas sebaik-baiknya. "Kalau menang, ya kami akan mengemban amanat itu sebaik-baiknya. Kalau kalah kemungkinan Tuhan akan berikan yang lebih baik," ujar mantan calon Gubernur Banten ini.
Menurut Zul, koalisi besar...
Ratusan demonstran dari Federasi Serikat Petani Indonesia menyambangi Komisi VI yang sedang membahas RUU Penanaman Modal (PM), Selasan (20/3). Mereka menolak RUU tersebut karena dianggap syarat kepentingan asing, misalnya berbagai kemudahan yang diperoleh investor asing dalam bentuk pajak, pembebasan lahan, hingga terkesan tidak mengandung semangat nasionalisme. Anggota Komisi VI DR.Zulkieflimansyah, SE. MSc, menemui massa pendemo dengan menyampaikan duduk persoalan beberapa materi substansi yang terdapat di dalamnya. "RUU PM ini belum selesai dan sedang dalam pembahasan oleh Komisi VI DPR. Kami sangat menghargai upaya Anda yang telah jauh-jauh datang...
Maklum, acara yang digelar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), yakni diskusi publik, itu berjudul "Good Governance and Public Services". Para pembicaranya pun spesial: Nur Mahmudi Ismail, walikota Depok, Jawa Barat dan John S. Brenner, walikota City of York, Pennsylvania, USA. Keduanya sama-sama mempergunakan bahasa pengantarnya dengan Inggris. Demikian pula dalam sesi tanya jawab.
Fraksi sengaja mengundang dua walikota tersebut yang dianggap berhasil dalam mengelola pemerintahan (daerah) kota dengan mengedepankan prinsip good governance and public services. "Selain itu, message...