Di awal ceramahnya...
Demikian rangkuman pendapat yang dihimpuninvestor daily dari ketua umum asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanadi, beberapa anggota komisi VI DPR, dan pengamat ekonomi Faisal Basri. Mereka diminta keterangan, senin (29/1),berkaitan dengan survei Bank Dunia terbaru yang telah dituangkan dalam laporan berjudul doing business 2007 : How to reform.(Investor Daily,selasa,30/1).
Sofjan mengatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap setiap upaya perbaikan...
Hal tersebut terungkap saat komisi VI DPR mengadakan Raker dengan menteri perindustrian Fahmi Idris yang dipimpin oleh wakil ketua komisi VI DPR Dudhie makmun murod (F-PDIP) mengatakan,pemerintah harus menjaga stok gas nasional guna menjaga kebutuhan gas dalam negeri terkait industri pupuk nasional.
Sementara, Zulkiflimansyah (F-PKS) menjelaskan, permasalahan industrui di Indonesia terkait dengan restrukrisasi mesin. "Permasalahannya bukan dalam meningkatkan eksport saja," katanya.
Soekardjo Hardjosoewirjo (F-PDIP) mengatakan, pemerintah harus menyusun kebijakan yang mendukung industri tekstil terutama industri tekstil texmaco. "Tekstil memang sangat di...
Sejumlah anggota Pansus Komisi VI DPR bahkan telah bersepakat untuk memperkuat kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tujuannya adalah agar nilai investasi Indonesia, baik penanaman modal dalam negeri (PMDA) maupun penanaman modal asing (PMA) meningkat. "UU Penanaman Modal ini ditargetkan selesai akhir Februari ini," ujar anggota Komisi...
Tekad tersebut disampaikan Wakil Ketua FPKS Bidang Pengawasan Dr. Zulkieflimansyah dalam Rapat Kerja FPKS yang diselenggarakan di sebuah hotel di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Zul--sapaan akrabnya--untuk meningkatkan kinerja tersebut ada beberapa strategi yang akan diimplementasikannya. Aleg FPKS, katanya, tak boleh lagi bersikap reaktif atas masalah atau isu yang berkembang di ranah publik. "Sikap reaktif Aleg terhadap isu-isu atau persoalan yang muncul di tengah publik tidaklah efektif bagi proses penyelesaian masalah. Sikap reaktif kerap membuat...
Utang yang menjerat perusahaan penerbangan ini merupakan salah satu kesalahan manajemen (mismanagement) yang melingkupinya. Beberapa kesalahan lainnya antara lain soal pengelolaan keagenan yang menyeleweng. Dalam laporan akhir tahun 2006 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan adanya proses perjanjian pengelolaan keagenan antara PT Garuda Indonesia Airways dengan billing settlement plant (BSP) Indonesia yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Pelaksanaannya juga menyimpang dari perjanjian, sehingga Garuda terbebani piutang yang...