PILKADA | 06 Februari 2007
Sebagai kader partai dakwah, kesibukan DR.Zulkieflimansyah,SE.MSc bukan hanya melakukan dakwah di parlemen, di kalangan kader partai kedailan sejahtera/PKS, di kalangan kontstituen, akan tetapi melakukan dakwah pada siapa saja dan dimana saja, karena sejatinya dakwah melintasi semua batas kehidupan,dakwah kepada si miskin agar si mikin jauh dari kekufuran,dakwah kepada si kaya agar si kaya dapat ikut andil dalam membangun Umat dan ikut berperan aktif dalam dakwah,komitmen ini di tunjukan dengan hadir sebagai penceramah pada acara pengajian bulanan Indonesia Power Suralaya dengan tema momentum hijrah, membangun etos kerja muslim yang visioner, antara harapan dan tantangan menuju kinerja kelas dunia.
Di awal ceramahnya...
Di awal ceramahnya...
ECONOMY | 06 Februari 2007
Jakarta- Dunia usaha tidak dilibatkan dalam pembenahan kemudahan berinvestasi (doing business) yang tengah dilakukan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara (PAN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Meski demikian, kalangan pengusaha dan DPR mendukung dan menyambut baik langkah itu. Kalangan dunia usaha telah menyiapkan masukan.
Demikian rangkuman pendapat yang dihimpuninvestor daily dari ketua umum asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanadi, beberapa anggota komisi VI DPR, dan pengamat ekonomi Faisal Basri. Mereka diminta keterangan, senin (29/1),berkaitan dengan survei Bank Dunia terbaru yang telah dituangkan dalam laporan berjudul doing business 2007 : How to reform.(Investor Daily,selasa,30/1).
Sofjan mengatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap setiap upaya perbaikan...
Demikian rangkuman pendapat yang dihimpuninvestor daily dari ketua umum asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanadi, beberapa anggota komisi VI DPR, dan pengamat ekonomi Faisal Basri. Mereka diminta keterangan, senin (29/1),berkaitan dengan survei Bank Dunia terbaru yang telah dituangkan dalam laporan berjudul doing business 2007 : How to reform.(Investor Daily,selasa,30/1).
Sofjan mengatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap setiap upaya perbaikan...
ECONOMY | 22 Februari 2007
Komisi VI DPR mendesak menteri perindustrian untuk menjaga stok gas nasional untuk kepentingan industri dalam negeri guna menunjang perkembangan industri nasional.
Hal tersebut terungkap saat komisi VI DPR mengadakan Raker dengan menteri perindustrian Fahmi Idris yang dipimpin oleh wakil ketua komisi VI DPR Dudhie makmun murod (F-PDIP) mengatakan,pemerintah harus menjaga stok gas nasional guna menjaga kebutuhan gas dalam negeri terkait industri pupuk nasional.
Sementara, Zulkiflimansyah (F-PKS) menjelaskan, permasalahan industrui di Indonesia terkait dengan restrukrisasi mesin. "Permasalahannya bukan dalam meningkatkan eksport saja," katanya.
Soekardjo Hardjosoewirjo (F-PDIP) mengatakan, pemerintah harus menyusun kebijakan yang mendukung industri tekstil terutama industri tekstil texmaco. "Tekstil memang sangat di butuhkan...
Hal tersebut terungkap saat komisi VI DPR mengadakan Raker dengan menteri perindustrian Fahmi Idris yang dipimpin oleh wakil ketua komisi VI DPR Dudhie makmun murod (F-PDIP) mengatakan,pemerintah harus menjaga stok gas nasional guna menjaga kebutuhan gas dalam negeri terkait industri pupuk nasional.
Sementara, Zulkiflimansyah (F-PKS) menjelaskan, permasalahan industrui di Indonesia terkait dengan restrukrisasi mesin. "Permasalahannya bukan dalam meningkatkan eksport saja," katanya.
Soekardjo Hardjosoewirjo (F-PDIP) mengatakan, pemerintah harus menyusun kebijakan yang mendukung industri tekstil terutama industri tekstil texmaco. "Tekstil memang sangat di butuhkan...
ECONOMY | 22 Februari 2007
JAKARTA, Investor Daily. Tim Pansus DPR tentang RUU Penanaman Modal tidak bisa menyelesaikan RUU itu pada awal Februari ini. Tim Pansus DPR dan pemerintah belum bersepakat tentang tiga hal dari RUU yang ditunggu kalangan pengusaha itu, yakni soal kelembagaan BKPM, pemberian fasilitas, dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah terkait otonomi daerah (otda). Sejumlah anggota Pansus Komisi VI DPR bahkan telah bersepakat untuk memperkuat kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tujuannya adalah agar nilai investasi Indonesia, baik penanaman modal dalam negeri (PMDA) maupun penanaman modal asing (PMA) meningkat. "UU Penanaman Modal ini ditargetkan selesai akhir Februari ini," ujar anggota Komisi VI...
NEWS | 26 Februari 2007
Dalam satu tahun ke depan, pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI akan mendorong setiap anggotanya--dari total 45 orang--untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya di bidang pengawasan (controlling).
Tekad tersebut disampaikan Wakil Ketua FPKS Bidang Pengawasan Dr. Zulkieflimansyah dalam Rapat Kerja FPKS yang diselenggarakan di sebuah hotel di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Zul--sapaan akrabnya--untuk meningkatkan kinerja tersebut ada beberapa strategi yang akan diimplementasikannya. Aleg FPKS, katanya, tak boleh lagi bersikap reaktif atas masalah atau isu yang berkembang di ranah publik. "Sikap reaktif Aleg terhadap isu-isu atau persoalan yang muncul di tengah publik tidaklah efektif bagi proses penyelesaian masalah. Sikap reaktif kerap membuat...
Tekad tersebut disampaikan Wakil Ketua FPKS Bidang Pengawasan Dr. Zulkieflimansyah dalam Rapat Kerja FPKS yang diselenggarakan di sebuah hotel di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Zul--sapaan akrabnya--untuk meningkatkan kinerja tersebut ada beberapa strategi yang akan diimplementasikannya. Aleg FPKS, katanya, tak boleh lagi bersikap reaktif atas masalah atau isu yang berkembang di ranah publik. "Sikap reaktif Aleg terhadap isu-isu atau persoalan yang muncul di tengah publik tidaklah efektif bagi proses penyelesaian masalah. Sikap reaktif kerap membuat...
ECONOMY | 28 Februari 2007
PT Garuda Indonesia sedang di ambang krisis yang cukup serius. Salah satu perusahaan negara (BUMN) ini memiliki beban utang hingga mencapai US$800 juta. Utang tersebut merupakan akumulasi krisis yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
Utang yang menjerat perusahaan penerbangan ini merupakan salah satu kesalahan manajemen (mismanagement) yang melingkupinya. Beberapa kesalahan lainnya antara lain soal pengelolaan keagenan yang menyeleweng. Dalam laporan akhir tahun 2006 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan adanya proses perjanjian pengelolaan keagenan antara PT Garuda Indonesia Airways dengan billing settlement plant (BSP) Indonesia yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Pelaksanaannya juga menyimpang dari perjanjian, sehingga Garuda terbebani piutang yang...
Utang yang menjerat perusahaan penerbangan ini merupakan salah satu kesalahan manajemen (mismanagement) yang melingkupinya. Beberapa kesalahan lainnya antara lain soal pengelolaan keagenan yang menyeleweng. Dalam laporan akhir tahun 2006 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan adanya proses perjanjian pengelolaan keagenan antara PT Garuda Indonesia Airways dengan billing settlement plant (BSP) Indonesia yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Pelaksanaannya juga menyimpang dari perjanjian, sehingga Garuda terbebani piutang yang...